Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pertanian merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman membuka peluang pemerintah memiliki cadangan kedelai untuk membantu menjaga pasokan dan harga komoditas tersebut di dalam negeri.
Ia mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Perum Bulog dapat menjalankan peran tersebut sepanjang sesuai dengan regulasi.
"Kalau BUMN berminat (punya stok cadangan kedelai), saya kasih," kata Amran di Kementan Jakarta Selatan, Selasa (22/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amran mengatakan cadangan kedelai memang diperlukan, terutama untuk membantu pelaku usaha kecil. Namun, ia belum memastikan apakah Bulog akan mendapat penugasan untuk mengelola cadangan tersebut.
"Iya, harus dong (Indonesia punya cadangan kedelai). Supaya bisa membantu peternak kecil," ujarnya.
Amran mengatakan pemerintah membuka peluang BUMN untuk mengelola cadangan kedelai, tetapi pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan regulasi. Ia menegaskan belum memberikan keputusan khusus kepada Bulog terkait pengadaan stok tersebut.
"Tergantung, itu (Bulog diberi izin) sesuai regulasi. Kita lihat regulasinya," kata Amran.
Wacana penguatan cadangan kedelai muncul di tengah kenaikan harga kedelai impor di dalam negeri. Berdasarkan pemantauan Bapanas per 8 September 2026, rata-rata harga kedelai impor secara nasional mencapai Rp13.762 per kilogram, di atas harga acuan pemerintah (HAP) sebesar Rp12 ribu per kilogram.
Kondisi tersebut terjadi ketika harga kedelai global justru melemah. Berdasarkan data Trading Economics per 9 September, harga kedelai berada di US$12,90 per bushel, menjadi level terendah dalam lebih dari sepekan.
Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Wibowo Nurcahyo sebelumnya mengatakan kenaikan harga terjadi di tingkat importir. Menurut dia, pemerintah belum menguasai stok kedelai sehingga harga domestik masih sangat bergantung pada pihak yang memiliki barang.
Wibowo juga mendorong pemerintah merealisasikan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) yang menurutnya telah memiliki dasar kebijakan, tetapi belum berjalan.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan pasokan kedelai nasional saat ini masih mencukupi.
Berdasarkan Neraca Pangan Nasional per 3 September 2026, ketersediaan kedelai tahun ini diproyeksikan mencapai sekitar 3,046 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 2,755 juta ton, sehingga stok akhir diproyeksikan sekitar 290,9 ribu ton.
"Namun kami juga harus terbuka bahwa struktur pasokan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada impor," kata Hermawan kepada wartawan, Selasa (22/9).
Produksi kedelai dalam negeri pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 131,5 ribu ton. Sementara itu, realisasi impor pada Januari-Agustus telah mencapai sekitar 1,920 juta ton dan masih terdapat rencana impor sekitar 750,4 ribu ton untuk September-Desember.
Hermawan mengatakan pemerintah juga telah menetapkan HAP kedelai impor di tingkat perajin tahu-tempe maksimal Rp12 ribu per kilogram. Data Gakoptindo per 10 September menunjukkan harga di sejumlah wilayah Jawa masih berada di kisaran Rp11.200-Rp11.850 per kilogram, meski harga di sejumlah wilayah luar Jawa lebih tinggi.
Menurut Hermawan, pemerintah akan memperkuat CKP dengan target pengadaan minimal 70 ribu ton pada 2026, dengan Bulog dipersiapkan untuk menjalankan penugasan tersebut.
Cadangan yang dikuasai pemerintah nantinya dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga.
"Pasokan harus cukup, harga harus wajar, distribusi harus lancar, dan setiap indikasi praktik yang merugikan masyarakat akan kami awasi serta tindaklanjuti sesuai ketentuan," ujar Hermawan.
(del/ins)
