Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh, Nasir Djamil membela surat bantuan yang dikirim pemerintah provinsi daerah tersebut kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ada di Indonesia, UNDP dan UNICEF.
Nasir menyebut tak ada yang istimewa dari surat itu. Sebab, kata Nasir, UNDP maupun UNICEF selama ini memiliki program di Aceh.
"Karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi pasca bencana di Sumatra dan Aceh khususnya," kata Nasir saat dihubungi, Rabu (17/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berpendapat permintaan bantuan kepada dua lembaga itu juga tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat. Nasir menilai surat itu semata-mata urusan kemanusiaan.
Anggota Komisi III DPR bidang hukum dan keamanan itu menilai surat permintaan bantuan itu seharusnya tak dianggap sebagai pernyataan implisit bahwa pemerintah tak mampu mengatasi bencana di Sumatra, khususnya Aceh.
Oleh karena itu, Nasir berharap pemerintah pusat memahami langkah yang diambil Pemprov Aceh. Dia juga berharap agar birokrasi pengiriman atau pemberian bantuan tidak dipersulit nantinya.
"Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya setanah air dan juga dari luar negeri," kata politikus PKS itu.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA menjelaskan soal surat yang dilayangkan Pemerintah Aceh ke lembaga PBB. Menurutnya surat itu bukan ditujukan ke Kantor PBB di New York, Amerika.
Surat ditujukan ke tiga lembaga itu yang punya kantor perwakilan di Indonesia yakni Unicef, UNDP dan IOM.
"Kita menggalang dukungan, apalagi mereka (Unicef, UNDP dan IOM) mitra strategis pemerintah dan punya pengalaman penanganan tsunami sebelumnya," ujar Muhammad MTA kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).
Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan surat tersebut bukan ke PBB yang bermarkas di New York, Amerika Serikat (AS), melainkan ke lembaga yang masih punya program di wilayahnya.
"Kita tidak ngerti karena bukan kita yang buat. Itu di luar kewenangan kita, kita nggak tahu (soal surat bantuan yang ditujukan ke PBB)," kata Mualem di halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).
(thr/kid)
