Bank Dunia Desak Negara Berkembang Transparan soal Utang, Ada Apa?

Jakarta, CNN Indonesia --

Bank Dunia mendesak negara berkembang serta para pemberi pinjaman transparan mengenai utang.

Hal itu mereka minta demi mencegah krisis di masa depan.

Bank Dunia ingin negara berkembang menyampaikan informasi utang baru mereka secara lengkap karena semakin banyak negara yang terlibat dalam kesepakatan pinjaman di luar anggaran resmi akibat gejolak pasar global.

"Ketika utang tersembunyi terungkap, pendanaan mengering dan syarat-syarat menjadi semakin buruk," kata Direktur Pelaksana Senior Bank Dunia Axel van Trotsenburg dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Kamis (20/6).

"Transparansi utang secara radikal, yang menjadikan informasi tepat waktu dan andal dapat diakses, adalah kunci untuk memutus siklus ini," sambungnya.

Bank Dunia juga mendorong negara berkembang untuk melakukan reformasi hukum dan regulasi yang mewajibkan transparansi saat menandatangani kontrak pinjaman baru serta berbagi data utang secara lebih rinci.

Bank juga menginginkan audit dilakukan secara lebih rutin, ketentuan restrukturisasi utang dipublikasikan, dan para kreditur membuka catatan pinjaman serta jaminan mereka.

Selain itu, Bank Dunia juga menyerukan penguatan alat pendeteksi pelaporan yang keliru bagi lembaga keuangan internasional.

Bank Dunia dan lembaga multilateral lainnya sebenarnya telah bertahun-tahun mendorong transparansi dalam praktek pemberian pinjaman. Proporsi negara berpenghasilan rendah yang melaporkan sebagian data utang kini telah melampaui 75 persen, naik dari di bawah 60 persen pada 2020.

Namun, hanya 25 persen dari mereka yang mengungkapkan informasi secara rinci di tingkat pinjaman.

Sementara itu, biaya pembiayaan yang melonjak akibat perang dagang dan risiko geopolitik membuat semakin banyak negara yang menggunakan skema seperti swap bank sentral dan transaksi dengan jaminan yang memperumit pelaporan.

Misalnya Senegal telah menggunakan penempatan utang swasta saat bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait pelaporan yang tidak akurat atas utang sebelumnya.

Di Nigeria, bank sentral mengungkapkan pada awal 2023 bahwa miliaran dolar AS dari cadangan devisanya terikat dalam kontrak keuangan kompleks yang dinegosiasikan oleh kepemimpinan sebelumnya.

Bank Dunia menyatakan bahwa cakupan pinjaman yang lebih luas dan pengungkapan mendalam per pinjaman akan memungkinkan komunitas internasional menilai sepenuhnya tingkat eksposur utang publik.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)