Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatra. Dari proses pemadanan data, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.
Hingga saat ini, pemadanan data telah rampung di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, dengan 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data. Hal itu disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2).
Amalia menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatra merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," kata Amalia.
Dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan.
Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan. Dari jumlah tersebut, ada 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres.
Berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani ketiga pihak di atas, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik. Dari angka itu, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi.
Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.
"Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi," lanjut Amalia.
BPS dipastikan akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan masuknya SK yang ditandatangani tiga pihak.
Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan dua skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respon cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.
Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.
"Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan," pungkas Amalia.
(rea/rir)
