Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun tangan mengatasi persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) seperti di Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
"Kita mengimbau tadi juga sampaikan kepada Ibu Ribka, 'Bu, tolong itu yang kasus di Tidore itu, Kemendagri bisa turun tangan bisa membantu menangani terkait gejolak yang ada terkait P3K ini'," kata Cucun usai pertemuan antara Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) dan Wamendagri Ribka Haluk, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).
Cucun juga meminta pemerintah daerah lain untuk tidak merumahkan PPPK karena persoalan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan persoalan anggaran harus dibantu oleh pemerintah pusat.
"Harus segera tolong difasilitasi oleh pemerintah pusat, sehingga nanti sampaikan butuh berapa waktu lama sampai ada kepastian mereka juga nanti kalau misalkan P3K-nya ini paruh waktu, atau tadi P3K-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri nanti di nasional, di pusat itu supaya ini tidak menjadi beban daerah juga," katanya.
Massa PPPK di Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebelumnya menggelar demonstrasi menolak dirumahkan. Mereka menuntut Pemkot mencari solusi atas nasib mereka.
Aksi demonstrasi berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7) sekitar pukul 08.30 WIT. Aksi tersebut diikuti oleh seluruh PPPK serta PPPK paruh waktu.
"Kalau dirumahkan, bagaimana dengan torang (kami) punya utang di bank? Karena sebagian besar torang (kami) punya SK ini sudah digadaikan di bank, saya sendiri punya SK sudah digadai di bank untuk kebutuhan bangun rumah," ujar salah satu PPPK inisial NY (35).
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, lalu mengambil kebijakan dengan tidak merumahkan para pegawai PPPK tersebut. Namun, ia akan memangkas separuh dari pendapatan para pegawai.
(yoa/isn)
Add
as a preferred source on Google
