Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 1.557 tahanan politik secara resmi telah mengajukan permohonan amnesti di bawah undang-undang baru yang mulai berlaku sejak pekan lalu.
Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika politik Venezuela pasca-penangkapan Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat pada awal Januari lalu. Ketua Majelis Nasional, Jorge Rodriguez, mengonfirmasi bahwa proses pembebasan telah berjalan secara bertahap.
"Total 1.557 kasus sedang ditangani segera, dan ratusan orang yang dirampas kebebasannya sudah dibebaskan di bawah undang-undang amnesti," ujar Rodriguez dalam konferensi pers, Sabtu (21/2), mengutip AFP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di ibu kota Caracas saja, sebanyak 80 tahanan telah menghirup udara bebas pada hari Sabtu. Sebelumnya, Jorge Arreaza, anggota parlemen yang mengawasi proses ini, menyatakan bahwa jaksa telah meminta pengadilan untuk membebaskan 379 tahanan lainnya.
Meski menjadi angin segar bagi aktivis dan oposisi, amnesti ini tidak diberikan secara otomatis. Para pemohon harus mengajukan permintaan resmi melalui pengadilan yang menangani kasus mereka.
Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, menyebut undang-undang ini sebagai tonggak sejarah menuju negara yang lebih demokratis dan adil. Namun, aturan ini tetap memiliki batasan ketat.
Pertama, Amnesti tidak berlaku bagi, Individu yang terlibat dalam 'mempromosikan' atau 'memfasilitasi' aksi bersenjata dari pihak asing yang mengancam kedaulatan negara.
Kedua, amnesti juga tidak berlaku bagi anggota pasukan keamanan yang terbukti melakukan aksi terkait terorisme.
Pengecualian ini menuai kritik dari tokoh oposisi. Mereka menilai klausul tersebut sengaja disisipkan untuk tetap menyasar figur seperti Maria Corina Machado, peraih Nobel Perdamaian yang saat ini berada di Amerika Serikat.
Harapan di balik jeruji
Pemandangan emosional terlihat di luar fasilitas kepolisian 'Zone 7' di Caracas. Sanak saudara tahanan yang telah berkemah selama berminggu-minggu menunggu dengan cemas.
Beberapa wanita bahkan sempat melakukan aksi mogok makan selama lima hari demi mendesak pengesahan undang-undang ini.
"Semoga ini benar adanya," ujar Genesis Rojas, salah satu kerabat tahanan.
Di sisi lain, nada kemarahan masih terasa. Yessy Orozco, yang ayahnya mendekam di Zone 7, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya meminta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. "Mereka telah menculik dan merampok kami," cetusnya.
Eksodus tahanan politik ini terjadi setelah runtuhnya kekuasaan Nicolas Maduro yang telah memimpin Venezuela sejak 2013. Maduro, yang kini berusia 63 tahun, berada dalam tahanan AS bersama istrinya setelah penggerebekan militer pada 3 Januari 2026.
Maduro didakwa atas tuduhan perdagangan narkoba, namun ia membantah dan mengeklaim dirinya sebagai 'tawanan perang'.
Di bawah kepemimpinan interim Delcy Rodriguez, Venezuela kini berupaya melakukan reformasi hukum, termasuk mencabut status tahanan rumah bagi 11.000 orang agar mereka bisa menikmati kebebasan penuh.
(tis/tis)
