Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pertahanan RI buka suara soal laporan yang mengeklaim Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan ke Jalur Gaza Palestina.
Pengiriman pasukan ini berkaitan dengan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) sebagai bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan RI Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan seluruh upaya Indonesia untuk mendukung perdamaian, gencatan senjata, dan rekonstruksi di Gaza masih dalam persiapan.
Rico menjelaskan Indonesia juga masih terus berkoordinasi dan menunggu mandat internasional dan juga keputusan resmi pemerintah soal rencana ini.
"Terkait kabar bahwa Indonesia akan menjadi 'negara pertama' yang mengirim pasukan, kami belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut. Hal-hal yang bersifat operasional-termasuk tanggal, jumlah, mekanisme keberangkatan, dan lokasi penugasan-akan disampaikan setelah ada keputusan resmi dan pengaturan misi yang final," jawab Rico saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Selasa (10/2).
Pernyataan Rico itu menjawab laporan media Israel, KAN, yang mengeklaim bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan ke Gaza.
Berdasarkan laporan KAN yang dikutip Jerusalem Post, pasukan Indonesia akan tiba di Gaza dalam beberapa pekan ke depan, setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington pada 19 Februari mendatang.
Hingga kini Prabowo belum mengonfirmasi soal kehadirannya dalam pertemuan perdana BoP itu. Namun, Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa Indonesia telah menerima undangan Presiden Donald Trump soal pertemuan tersebut.
Sementara itu, kabar pengerahan pasukan RI ini muncul setelah Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang akan mengirim pasukan sebagai bagian dari ISF bersama Uni Emirat Arab, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan negara lainnya.
BoP akan diberi mandat untuk memerintah Gaza hingga akhir tahun 2027. Badan ini akan mengoordinasikan upaya rekonstruksi di wilayah kantong tersebut.
Pasukan ISF, termasuk dari Indonesia, dikerahkan bukan untuk berkonfrontasi ataupun melucuti senjata Hamas. Pasukan ISF dikerahkan untuk menjaga dan mengawasi gencatan senjata dengan kemungkinan turut menangani masalah di perbatasan.
Sebagai contoh, pasukan Indonesia bisa saja dikerahkan untuk mengawasi garis perbatasan di Khan Yunis dan Rafah di Gaza selatan.
Namun, hingga kini belum ada satu pun negara yang mengonfirmasi kapan mereka akan mengirim pasukan ke Gaza.
(rds/bac)
