Jakarta, CNN Indonesia --
Israel makin semena-mena dengan mengupayakan mengganti stempel paspor warga Jalur Gaza dari semula tertulis "State of Palestine" atau "Negara Palestina" menjadi "Board of Peace" atau "Dewan Perdamaian."
Kepala Badan keamanan Israel Shin Bet David Zini menuturkan warga Gaza yang hendak menyeberang melalui Perbatasan Rafah menerima stempel paspor "State of Palestine" yang selama ini dikeluarkan oleh Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PA selama ini memang menjadi pemerintah Palestina yang diakui secara internasional.
Dikutip Ynet Global, pernyataan Zini itu disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan Menteri Permukiman dan Misi Nasional Orit Strock, yang berulang kali menyuarakan kekhawatiran mengenai penggunaan cap paspor "State of Palestine" tersebut.
Strock juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai keterlibatan de facto Otoritas Palestina dalam mengontrol perlintasan Rafah sejak awal 2025, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera dengan gencatan senjata sebelumnya.
Menteri Pengembangan Negev dan Galilea, Ze'ev Elkin, turut mempertanyakan apakah Otoritas Palestina membiayai gaji para petugas di perlintasan Rafah.
Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan meminta agar dikaji kemungkinan mengganti cap paspor "State of Palestine" tersebut agar menjadi "Board of Peace".
Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan sebuah badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait rencana perdamaian di Jalur Gaza.
Ketegangan terkait simbol-simbol yang diasosiasikan dengan Otoritas Palestina ini meningkat pekan lalu setelah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) merilis logo baru yang menampilkan lambang PA.
Desain tersebut memicu gelombang kecaman di media sosial Israel dan mendorong Kantor Perdana Menteri mengeluarkan klarifikasi, dengan menyatakan bahwa logo yang disampaikan kepada Israel "sepenuhnya berbeda" dari yang dipublikasikan secara daring.
"Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina; Otoritas Palestina tidak akan memiliki peran apa pun dalam administrasi Gaza," demikian pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Otoritas Palestina pernah mengeluarkan arahan internal yang meminta para pejabat menggunakan sebutan "Negara Palestina" alih-alih "Otoritas Palestina" dalam dokumen resmi.
Namun, sebagian besar cap dan kop surat resmi hingga kini masih menggunakan sebutan "Otoritas Palestina".
Shin Bet menolak berkomentar mengenai substansi pembahasan kabinet, dan hanya menyatakan: "Kami tidak menanggapi isi pertemuan tertutup."
(rds/bac)
