Jakarta, CNN Indonesia --
CEO Nvidia Jensen Huang menolak seruan agar pemerintah membuat regulasi baru untuk mengatur teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang semakin pesat. Menurutnya, regulasi baru tersebut tidak diperlukan.
Huang menyampaikan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan Jim Cramer, di tengah sengitnya perdebatan mengenai keamanan AI. Meski sepakat bahwa masalah keamanan AI harus ditangani secara serius, ia menilai bahwa perusahaan AI seharusnya mampu menyelesaikan tantangan tersebut secara mandiri lewat pendekatan teknis.
"Gagasan bahwa kita butuh undang-undang baru, aturan antitrust baru, atau regulasi baru hanya agar perusahaan-perusahaan ini bisa menjalankan fungsi rekayasa dasar dan menguji produknya dengan benar sebelum dirilis itu sama sekali tidak perlu," kata Huang, melansir CNBC, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah punya banyak undang-undang dan regulasi yang mengatur keandalan serta fungsi sebuah produk," paparnya.
Huang menegaskan bahwa para pengembang AI memiliki kontrol penuh untuk memastikan produk mereka aman sebelum dilepas ke publik.
"Keamanan itu masalah rekayasa teknik. Kita harus membuat produk dan mengujinya dengan benar. Jika belum siap dirilis, tahan dulu dan terus lakukan pengujian serta perbaikan teknis sampai benar-benar siap," kata dia.
Ia pun menyarankan agar perusahaan-perusahaan AI tersebut tidak berinovasi terlalu cepat hingga melepas produk yang belum aman.
Di sisi lain, ia menepis kekhawatiran yang menyebutkan bahwa model AI yang semakin kuat akan menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia.
"Kita tidak akan punah di 2030. Ada begitu banyak orang di dunia yang akan membangun AI dengan benar. Kita akan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan serta menciptakan beragam teknologi demi keamanan dan keselamatan," ujar Huang.
Perbincangan mengenai keamanan AI ini mengemuka usai CEO Anthropic Dario Amodei menerbitkan sebuah esai. Dalam esai tersebut, Amodei mengusulkan agar laboratorium-laboratorium AI terkemuka saling berkoordinasi untuk mengatur ritme pengembangan model-model AI canggih.
Menurut dia, langkah ini perlu guna memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk menguji dan memperkuat sistem keamanan. Amodei juga menyebut bahwa upaya tersebut kemungkinan membutuhkan intervensi pemerintah atau kelonggaran aturan antitrust.
Masih dalam esainya, Amodei memaparkan tiga langkah untuk mengatur laju pengembangan model AI. Langkah pertama adalah dengan menempatkan penilai keamanan dari pihak ketiga di setiap laboratorium.
Sementara, langkah kedua dan ketiga mencakup koordinasi global berbasis demokratis terkait standar keamanan, serta pembatasan terhadap laju perkembangan AI yang tidak terawasi.
Amodei berpendapat bahwa beberapa bentuk koordinasi yang efektif untuk mengatur tempo pengembangan ini cukup sulit secara hukum, sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah.
(dmi)
