Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur, Saroha Manullang, bersama jajaran melaksanakan koordinasi dengan sejumlah unit di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu (9/9/2026).
Koordinasi tersebut dilakukan dengan Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan menjadi bagian dari upaya menyampaikan kondisi aktual di wilayah NTT sekaligus memperoleh arahan terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
Dalam koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, pembahasan diarahkan pada penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi terkait, perguruan tinggi, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting mengingat Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik wilayah perbatasan dengan Timor-Leste, wilayah kepulauan, jalur lintas tradisional, pelabuhan, bandar udara, serta kawasan pariwisata internasional seperti Labuan Bajo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peluang kerja sama dengan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur yang memiliki program Vokasi Keimigrasian. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada penelitian, pertukaran pengetahuan, kegiatan akademik, hingga pengembangan kompetensi pegawai.
Karakteristik wilayah NTT juga dinilai dapat menjadi ruang pembelajaran langsung mengenai berbagai aspek keimigrasian, mulai dari pengawasan wilayah perbatasan dan orang asing, jalur lintas tradisional, wilayah pesisir dan kepulauan, hingga pelayanan pada pelabuhan dan bandar udara. Konsep tersebut dapat dikembangkan sebagai "Laboratorium Imigrasi".
Selain kerja sama, penguatan kelembagaan dan pelayanan keimigrasian di wilayah NTT turut menjadi pembahasan. Salah satu fokusnya adalah pengembangan pelayanan keimigrasian di Pulau Sumba, dengan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dinilai memiliki kesiapan relatif lebih baik untuk dikaji sebagai lokasi pengembangan pusat pelayanan keimigrasian.
Kesiapan tersebut didukung oleh sejumlah aspek, antara lain keberadaan bandar udara dan pelabuhan, akses transportasi, infrastruktur, kondisi keamanan, serta potensi perkembangan pariwisata. Sementara itu, pengembangan pelayanan di wilayah Sumba lainnya tetap dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil kajian dan kebutuhan masyarakat.
"Pengembangan pelayanan harus melihat kondisi riil di lapangan. Jarak antardaerah di Sumba cukup jauh sehingga kehadiran pelayanan keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan yang perlu kita kaji secara serius," ujar Saroha.
Dalam koordinasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, penataan Standar Operasional Prosedur (SOP), manajemen risiko melalui aplikasi SIMRIS, penyesuaian anggaran, serta persiapan tahun anggaran berikutnya.
Satuan kerja didorong untuk menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas organisasi dengan melibatkan unsur terkait. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan juga menjadi bagian penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.
Sementara itu, koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, membahas sejumlah aspek strategis, antara lain penguatan pelayanan, sumber daya manusia, Barang Milik Negara (BMN), anggaran, serta sarana dan prasarana, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Pada kesempatan tersebut, Saroha juga menyampaikan berbagai kebutuhan penguatan kehadiran Imigrasi di wilayah NTT melalui revitalisasi dan penguatan Pos Imigrasi. Beberapa pos yang menjadi perhatian antara lain Pos Imigrasi Oepoli, Rote, Maritaing di Kabupaten Alor, serta sejumlah lokasi yang diusulkan di wilayah Sumba.
Keberadaan Pos Imigrasi dinilai memiliki peran penting dalam mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan.
Selain membahas pelayanan dan kelembagaan, Saroha menyampaikan dukungan jajaran Imigrasi NTT dalam penanganan bencana di wilayah Flores Timur. Jajaran Imigrasi turut hadir membantu masyarakat terdampak melalui penyaluran bantuan dengan memanfaatkan sarana transportasi yang tersedia, termasuk kendaraan dan transportasi laut.
Dalam pelaksanaan bantuan melalui transportasi laut, aspek keselamatan menjadi perhatian dengan mempertimbangkan kapasitas muatan, kondisi cuaca dan gelombang, serta keselamatan petugas dan masyarakat yang terlibat.
Di sisi kepatuhan internal, koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pembinaan internal di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT berjalan sesuai ketentuan. Penanganan setiap permasalahan internal dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan objektivitas, pembinaan, serta upaya menjaga integritas dan nama baik institusi.
Saroha menegaskan bahwa seluruh hasil koordinasi akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Kanwil Ditjen Imigrasi NTT dalam memperkuat pelaksanaan tugas di wilayah.
(tim)
