Komisi III DPR Mulai Bahas RKUHAP Bareng Pemerintah Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi III DPR dijadwalkan mulai membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bersama pemerintah pada Senin (7/7) pekan depan.

Ketua Komisi III DPR Habubirokhman mengatakan pembahasan RKUHAP akan dimulai dengan menelaah daftar inventaris masalah (DIM) yang dikirim pemerintah.

"Senin besok baru terima [DIM ke Komisi III DPR]," ujar Habib saat dihubungi, Kamis (3/7).

Hal senada juga dikonfirmasi Anggota Komisi III Rudianto Lallo yang mengatakan pembahasan RKUHAP dijadwalkan dimulai pada 7 Juli mendatang.

Saat ini, kata dia, Komisi III DPR masih menunggu DIM dari pimpinan DPR.

"DIM-nya kan sudah dikirim ke DPR kan. Mungkin sisa pimpinan DPR mungkin menyerahkan ke Komisi," kata dia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan pihaknya telah resmi menerima DIM RKUHAP untuk segera dibahas bersama pemerintah. Meski begitu, DIM tersebut hingga saat ini belum dibacakan dalam paripurna.

"DIM-nya sudah kita terima. Ya, [dibahas] di Komisi III, rencananya begitu. Nanti akan kita umumkan di paripurna terdekat," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/6).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak agar DPR dan pemerintah segera membuka DIM dan draf terbaru RKUHAP ke publik. Mereka mengingatkan penyusunan RKUHAP mesti hati-hati dan tak kejar tayang demi mendapatkan peraturan yang lebih baik dibanding sebelumnya.

"Semestinya draf terbaru RKUHAP termasuk DIM RUU KUHAP wajib dibuka sehingga tersedia saluran alternatif bagi publik untuk mengomentari dan memberi catatan yang bisa disampaikan secara langsung kepada pemerintah atau DPR sebagai wujud representasi rakyat di parlemen," kata mereka dikutip dari akun X @YLBHI.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]