CNN Indonesia
Rabu, 18 Jun 2025 05:30 WIB
Menbud Fadli Zon bakal dipanggil Komisi X DPR dalam rapat kerja terdekat usai masa reses akhir Juni. (Ni Made Lastri Karsiani Putri/detikBali)
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi X DPR disebut segera memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon buntut polemik proyek penulisan ulang sejarah RI baru-baru ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengatakan pemanggilan akan dilakukan dalam rapat kerja terdekat usai masa reses anggota dewan akhir Juni mendatang. Rapat termasuk membahas klaim kasus pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 yang sempat disangkal Fadli.
"Rencana kami akan undang pada saat raker," kata Lalu singkat saat dihubungi, Selasa (17/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu secara khusus mengecam Fadli yang menyangkal rangkaian kekerasan dan pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998.
Menurut Lalu, pernyataan Fadli telah merendahkan martabat para korban dan menutup pintu pemulihan nama baik mereka.
"Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka," ucap Lalu.
Dia mengingatkan sejarah bukan milik lembaga tertentu, melainkan milik masyarakat. Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan mengawal proses penulisannya.
Lalu berkata bahwa sejarah bukan dogma, melainkan ruang tafsir sehingga negara harus menjadi fasilitator yang adil, bukan produsen tunggal.
"Sejarah bukan dogma. Ia ruang tafsir. Negara seharusnya menjadi fasilitator yang adil, bukan produsen tunggal narasi sejarah nasional," katanya.
Proyek penulisan sejarah Kemendikbud sebelumnya terus menuai sorotan karena nenghilangkan sejumlah babak terutama mengenai pelanggaran HAM berat.
Belakangan, rencana hal itu semakin menuai penolakan menyusul video wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.
Dalam wawancara tersebut, Fadli menyampaikan dua pernyataan yang sangat bermasalah dan berujung kritik keras dari banyak lapisan masyarakat.
Ia menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Kemudian Fadli mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.
(thr/fea)
