Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan jumlah warga yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu indikator keberhasilan kepala daerah. Oleh karena itu, ia meminta para pemimpin daerah mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo Subianto.
Arahan tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (3/3).
Pada kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa kepemimpinan daerah tidak hanya dinilai dari aspek administrasi semata. Keberhasilan seorang pemimpin terlihat dari kemampuannya meningkatkan derajat hidup masyarakat secara nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa indikator kemajuan wilayah meliputi penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Bertambahnya jumlah warga yang menempati hunian layak menjadi poin krusial dalam penilaian tersebut.
“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3).
Saat ini tantangan pemenuhan kebutuhan hunian di tingkat nasional masih tergolong besar. Masih ada puluhan juta warga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di tempat tidak layak.
Pemerintah pusat terus mengupayakan berbagai terobosan pembiayaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Fokus program ini mencakup pembangunan unit baru hingga renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat.
Kolaborasi dengan sektor perbankan dan sinergi lintas lembaga diharapkan mampu mempercepat realisasi target perumahan. Langkah ini menjadi prioritas untuk memberikan kepastian hunian bagi warga berpenghasilan rendah.
Tito menilai sektor pembangunan perumahan memberikan dampak ekonomi yang sangat luas bagi daerah. Industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku UMKM akan ikut tumbuh seiring meningkatnya proyek konstruksi.
Mendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah membebaskan biaya BPHTB dan retribusi persetujuan bangunan gedung. Kebijakan tersebut efektif menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau oleh rakyat.
Ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk memaksimalkan implementasi kebijakan insentif tersebut. Regulasi yang telah dibuat harus diikuti dengan langkah nyata agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dukungan terhadap program 'gentengisasi' yang dicanangkan Presiden Prabowo juga menjadi sorotan penting dalam kunjungan ini. Tito menekankan pentingnya aspek kualitas dan estetika hunian, terutama pada kawasan pariwisata.
Wilayah Singkawang yang dikenal sebagai kota wisata disarankan untuk mulai mengurangi penggunaan atap seng pada bangunan. Penggunaan material yang lebih estetis dinilai akan mempercantik tampilan kota di mata wisatawan.
"Jadi tolong buat program juga yang non-seng lah. Seng tuh oke, murah, tapi enggak asri," ujar dia.
Penggunaan genteng diharapkan dapat membuka peluang bagi pengembangan industri material lokal di daerah tersebut. Fokus pembangunan tidak hanya pada ketersediaan unit, tetapi juga kenyamanan visual lingkungan pemukiman.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie beserta jajaran pejabat terkait juga hadir mendampingi kunjungan kerja tersebut.
(rir)
