Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah menunjukkan perkembangan positif dan mulai berjalan selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perekonomian rakyat di tingkat grassroot.
Pada kunjungan kerja dan peresmian Mock-up Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukodadi di Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (16/6), ia menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan nyata kepada pengembangan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.
"Kopdes itu bukan bagi-bagi duit. Tapi sebagaimana visi presiden, itu merupakan bentuk keberpihakan kita kepada usaha dan perekonomian rakyat, agar di tiap kelurahan, di tiap desa, ada pusat perekonomian. Yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu dulu. Nah yang paling penting kan keberpihakannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas menjelaskan, Kopdes Sukodadi Palembang yang dijadikan sebagai model percontohan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Koperasi ini telah berkembang menjadi pusat bisnis yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat dengan beragam unit usaha.
Fasilitas yang tersedia mencakup toko grosir sembako lengkap dengan komoditas pokok seperti beras, gula, tepung, dan minyak goreng. Selain itu, koperasi ini juga menyediakan pangkalan gas LPG, layanan perbankan melalui agen BNI46 dan BRIlink, layanan pos, hingga unit budidaya jamur yang menunjukkan diversifikasi usaha yang baik.
"Ini lengkap sekali, (ini kopdes) percontohan," ucap dia.
Ketua Umum PAN ini pun tak lelah mengingatkan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini bukan ajang bagi uang dan tidak menggunakan APBN atau APBD kecuali pengurusan izin.
Ia menegaskan yang paling penting usaha yang kopdes berjalan dengan benar dulu. Barulah kemudian mendapat plafon pinjaman modal sebesar Rp3 miliar.
"Pendek kata, koperasi desa dan kelurahan ini harus ada usahanya dulu, berkembang ekonominya, setahap demi setahap, baru jika diperlukan biaya ada plafond pinjaman. Jadi plafon pinjman Rp3 miliar dari BNI dan BRI, itu pinjaman. Jadi tidak ada APBN, yang diperlukan di sini adalah usahanya dan keberpihakan BUMN kepada kopdes," pungkasnya.
Program Kopdes Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sesuai dengan visi pembangunan nasional yang digagas pemerintahan Prabowo.
(rir)
