Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun merespons kekhawatiran soal potensi pelemahan independensi Bank Indonesia (BI) menyusul wacana perluasan mandat bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut Misbakhun, mandat tersebut justru sejalan dengan praktik bank sentral di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS).
"Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah salah satu fungsi Bank Sentral AS, The Fed. Ketika The Fed memandatkan itu di dalam undang-undangnya, tidak ada isu independensi," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mempertanyakan mengapa wacana serupa justru memunculkan polemik independensi ketika dibahas di Indonesia. Menurutnya, mandat bank sentral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan praktik umum di banyak negara.
"Kalimat mengenai penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi itu hampir ada di seluruh bank sentral di dunia, dan tidak ada isu mengenai independensi," katanya.
Misbakhun menilai perdebatan soal independensi muncul bukan karena substansi mandat tersebut, melainkan karena adanya pihak-pihak yang menggiring isu seolah-olah perluasan mandat akan menggerus independensi BI.
Padahal, menurut dia, penguatan peran bank sentral justru bertujuan mendukung tujuan bernegara.
"Kenapa ketika itu dimasukkan sebagai best practice bank sentral di Indonesia, lalu dihembuskan isu independensi? Itu yang perlu dipertanyakan," ujarnya.
Ia menegaskan BI sebagai bank sentral tetap harus tunduk pada konstitusi.
Dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), kata Misbakhun, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Negara kesejahteraan itu harus diwujudkan. Kesejahteraan bisa tercapai kalau ekonomi tumbuh, tercipta lapangan pekerjaan, masyarakat punya penghasilan, dan punya kemampuan konsumsi," jelasnya.
Menurut Misbakhun, keterlibatan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip independensi. Justru, peran tersebut merupakan bagian dari kontribusi bank sentral dalam mewujudkan amanat konstitusi.
"Ketika bank sentral ikut serta mewujudkan konstitusi negara, kenapa kemudian isunya digeser menjadi isu independensi? Nah, itu yang harus ditanyakan," tegasnya.
Isu independensi BI kembali mencuat usai Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mendapat persetujuan DPR RI untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.
Thomas sendiri merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hubungan keluarganya dengan orang nomor satu RI, Thomas berkomitmen menjaga independensi bank sentral dan menyatakan proses pengangkatannya telah melalui mekanisme fit and proper test sesuai ketentuan.
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya juga menegaskan pengisian jabatan deputi gubernur tidak akan memengaruhi independensi BI.
Perry memastikan seluruh kebijakan bank sentral tetap diputuskan secara kolektif-kolegial oleh Dewan Gubernur sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
(del/ins)
