Jakarta, CNN Indonesia --
Survei menunjukkan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan hangat di publik.
Berdasarkan survei Political Research and Consulting (PRC) pada Juni 2025, sekitar 50,5 persen masyarakat mengaku belum mengetahui isu tersebut, sementara 46,2 persen lainnya mengetahui.
Dari 46 persen responden yang mengetahui isu pemakzulan, 36 persen menyatakan setuju jika Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya mereka mengikuti isu. Gibran dianggap bermasalah, mereka menyetujui pemakzulan itu, meskipun tidak semuanya mengikuti pemberitaannya secara detail," ujar Pakar Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun dalam program CNN Indonesia Prime Plus pada Senin (7/7).
Ubedilah menilai bahwa dukungan terhadap pemakzulan juga mencerminkan ada persoalan mendasar terkait kapasitas Gibran sebagai wakil presiden.
"Approval rating Gibran memang berada di angka 49 persen, namun itu tidak menutup kenyataan bahwa sebagian masyarakat menilai ada problem kualitas," ujarnya.
Survei PRC dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 1.010 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ±3,0 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Selain approval rating yang hanya mencapai 49 persen, survei juga mencatat 44 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden.
Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI yang terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan meneken surat pemakzulan Gibran dan sudah dilayangkan ke DPR.
Sementara, empat jenderal yang meneken tanda tangan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Secara umum, surat pemakzulan itu berisi pernyataan bahwa Gibran yang merupakan putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu telah melanggar hukum dan etika publik.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat usulan yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan memastikan akan membaca dan memproses surat tersebut sesuai mekanisme.
"Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk, namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7)
Puan juga mengaku belum mengetahui apakah surat tersebut sudah diterima oleh Setjen MPR dan DPD.
"Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa dan apakah MPR dan DPD sudah menerima, saya belum berkoordinasi dengan, kesekjenan belum berkoordinasi dengan kesekjenan MPR dan DPD," ujarnya.
(fdl/vws)
