Jakarta, CNN Indonesia --
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, merupakan preseden berbahaya.
Albanese sebelumnya dikenal kritis terhadap perang Israel di Gaza. Sanksi AS ini menyusul laporan yang dirilis Albanese pekan lalu, yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang diduga memfasilitasi pendudukan Israel di tanah Palestina.
Perusahaan-perusahaan tersebut mencakup raksasa teknologi seperti Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Palantir, yang menyediakan perangkat keras militer, teknologi pengawasan, dan infrastruktur yang mendukung pendudukan ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Reaksi kami terhadap sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Francesca Albanese, saya bisa katakan kepada Anda bahwa pengenaan sanksi pada Pelapor Khusus adalah preseden yang berbahaya," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers, seperti dilansir Anadolu.
Dujarric menekankan bahwa Albanese, seperti semua pelapor khusus lainnya, adalah pakar hak asasi manusia independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan melapor kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
"Pelapor Khusus tidak melapor kepada Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres). Dia (Guterres) tidak memiliki wewenang atas mereka atau pekerjaan mereka," kata Dujarric.
Meskipun mengakui bahwa negara-negara anggota berhak penuh atas pandangan mereka dan tidak setuju dengan laporan Pelapor Khusus, Dujarric mendesak mereka untuk "terlibat dengan arsitektur hak asasi manusia PBB."
"Penggunaan sanksi unilateral terhadap Pelapor Khusus atau pakar atau pejabat PBB lainnya tidak dapat diterima," tegasnya.
Ditanya apakah Sekretaris Jenderal PBB mendukung Albanese secara pribadi, Dujarric mengatakan bahwa Guterres "menghormati pekerjaan semua pelapor hak asasi manusia PBB."
"Pekerjaan mereka sangat penting. Itu adalah bagian yang sangat penting dari arsitektur Hak Asasi Manusia," ucapnya.
Dia menekankan bahwa "sangat tidak dapat diterima bagi negara-negara anggota untuk memiliki pendekatan ala carte" terhadap Piagam PBB, dan Dujarric mendesak negara-negara anggota yang telah menandatangani Piagam PBB untuk "terlibat dengannya."
Dujarric juga mengumumkan bahwa PBB sedang dalam proses menanggapi surat dari Kuasa Usaha AS ad interim Dorothy Shea.
Amerika Serikat sendiri telah lama dikritik karena mendukung pendudukan Israel dan genosida terhadap warga Palestina, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 57.000 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.
(wiw)
