Jakarta, CNN Indonesia --
Pengadilan Tinggi London Inggris menetapkan keputusan pemerintah menetapkan kelompok pro-Palestina, Palestine Action, sebagai organisasi teroris tidak sah, Jumat (13/2).
Hakim Victoria Sharp menyatakan meski Palestine Action mempromosikan tujuan politik melalui tindakan yang mengarah kriminal, penetapan sebagai organisasi terlarang tetap tidak proporsional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengadilan mengabulkan dua dasar gugatan Palestine Action, termasuk gugatan soal larangan organisasi merupakan bentuk campur tangan pemerintah yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul.
Meski demikian, pengadilan memutuskan larangan itu tetap berlaku sementara menunggu proses banding.
Pengacara yang mewakili Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action pada 2020, berargumen kebijakan pemerintah itu merupakan bentuk pembatasan otoriter terhadap hak untuk melakukan protes.
Keputusan pemerintah yang melarang aktivitas organisasi menempatkan Palestine Action sejajar dengan kelompok militan seperti Islamic State dan al Qaeda.
Keanggotaan atau dukungan terhadap kelompok itu menjadi tindak pidana dan lebih dari 2.000 orang dilaporkan ditangkap karena menunjukkan dukungan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood menyatakan pemerintah akan menentang putusan itu di Pengadilan Banding.
"Saya akan menentang putusan ini di Court of Appeal," ujarnya dalam pernyataan resmi seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Inggris menetapkan Palestine Action dalam daftar organisasi terlarang pada Juli setelah semakin sering menargetkan perusahaan pertahanan yang memiliki keterkaitan dengan Israel.
Kelompok ini terutama menyasar Elbit Systems di Inggris melalui berbagai "aksi langsung", seperti demo di depan markas perusahaan dan memblokir akses masuk atau menyemprotkan cat merah.
Kementerian Dalam Negeri Inggris menilai peningkatan aksi kelompok itu yang anarkis dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.
Penilaian itu mengacu pada aksi pendukung Palestine Action yang sempat membobol pangkalan udara RAF Brize Norton pada Juni lalu hingga para aktivis merusak dua pesawat.
Berbagai protes dan demonstrasi dilakukan Palestine Action untuk memprotes agresi brutal Israel ke Palestina terutama Jalur Gaza pada Oktober 2023. Kelompok ini juga kerap memprotes hubungan diplomatik hingga bisnis Inggris-Israel.
(rnp/rds)
