Jakarta, CNN Indonesia --
Perdana Menteri konservatif Thailand diproyeksikan meraih kemenangan dalam pemilihan umum yang digelar Minggu (8/2) waktu setempat, menurut proyeksi sejumlah stasiun televisi.
Partainya diperkirakan menjadi kekuatan terbesar di parlemen, ditopang gelombang nasionalisme dan kekhawatiran publik atas isu keamanan perbatasan.
Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin Charnvirakul diprediksi meraih hampir 200 kursi, berdasarkan proyeksi Ch3 dari hasil sementara partai-partai. Partai progresif People's Party tertinggal jauh dengan perolehan di bawah 100 kursi, namun masih berada di atas Partai Pheu Thai yang berafiliasi dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan kini menempati posisi ketiga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil ini menjadi pembalikan mengejutkan bagi Anutin. Pada pemilu sebelumnya, Bhumjaithai hanya finis di posisi ketiga. Anutin sendiri baru menjabat sebagai perdana menteri sejak September lalu, setelah dua pendahulunya dari Pheu Thai disingkirkan melalui putusan pengadilan.
Pemimpin People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut, mengakui kekalahan dan menyatakan partainya menghormati hasil pemilu.
"Kami berpegang pada prinsip untuk menghormati partai yang finis pertama dan haknya membentuk pemerintahan," ujarnya kepada wartawan di Bangkok, mengutip AFP.
Isu konflik perbatasan Thailand-Kamboja menjadi salah satu pertimbangan utama pemilih. Sengketa lama itu kembali memanas dan memicu bentrokan mematikan dua kali sepanjang tahun lalu.
"Kami butuh pemimpin kuat yang bisa melindungi kedaulatan," kata Yuernyong Loonboot (64), pemilih pertama di sebuah TPS di Buriram, kampung halaman Anutin.
"Tinggal di sini membuat saya cemas. Perang bukan sesuatu yang dulu kami pikirkan."
Tak lama setelah menjabat, Anutin memberi kewenangan penuh kepada militer untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu di perbatasan tanpa harus merujuk pemerintah terlebih dahulu. Dalam bentrokan terakhir pada Desember, militer Thailand menguasai sejumlah wilayah sengketa sebelum gencatan senjata diberlakukan.
Usai mencoblos di TPS yang sama, Anutin, pewaris bisnis konstruksi, pilot jet amatir, sekaligus tokoh yang mendorong legalisasi ganja, mengatakan ia berharap pemilih "memberi kepercayaan kepada kami".
Pemerintahan berikutnya juga akan dihadapkan pada tantangan ekonomi. Pertumbuhan Thailand masih lesu, sektor pariwisata yang vital belum sepenuhnya pulih ke level pra-pandemi Covid-19, serta maraknya jaringan penipuan siber lintas negara yang beroperasi dari sejumlah negara tetangga.
Meski kecil kemungkinan Bhumjaithai meraih mayoritas mutlak di parlemen beranggotakan 500 kursi, perolehan suaranya memberi posisi tawar kuat dalam negosiasi koalisi. Thailand menerapkan sistem perwakilan campuran, dengan 400 anggota parlemen dipilih dari daerah pemilihan dan 100 kursi dialokasikan melalui daftar partai.
People's Party, yang sebelumnya bernama Move Forward sebenarnya memenangkan kursi terbanyak pada pemilu tiga tahun lalu. Namun kandidatnya diblokir dari jabatan perdana menteri dan partai itu kemudian dibubarkan.
Kali ini, People's Party mengusung agenda penghapusan wajib militer dan pengurangan jumlah jenderal, berlawanan dengan Bhumjaithai yang menonjolkan kredibilitas pertahanan nasional.
Pheu Thai dipandang sebagai mitra koalisi paling mungkin bagi Anutin. Keduanya sebelumnya bersekutu, hingga Bhumjaithai menarik diri dari kesepakatan akibat perbedaan sikap dalam penanganan konflik perbatasan oleh perdana menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin.
Paetongtarn sempat menuai kritik setelah menyebut pemimpin kuat Kamboja Hun Sen sebagai 'paman' dalam percakapan telepon yang bocor.
Thaksin kini menjalani hukuman penjara satu tahun atas kasus korupsi, meski banyak pengamat memperkirakan ia akan dibebaskan lebih cepat sebagai bagian dari kesepakatan politik. Pheu Thai, yang pernah menjadi organisasi politik paling sukses di Thailand, kini mengalami penurunan dukungan signifikan dari masa kejayaannya.
Ketiga partai besar menawarkan berbagai kebijakan populis selama kampanye, termasuk janji Pheu Thai membagikan sembilan hadiah harian senilai satu juta baht untuk mendongkrak ekonomi.
Di tengah dinamika politik itu, pemilih juga mengikuti referendum untuk menyatakan pandangan mereka soal perlunya reformasi konstitusi.
Konstitusi saat ini, yang disusun di bawah pemerintahan militer pascakudeta 2014, memberi kekuasaan besar kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk senat. Meski tidak memuat langkah konkret, referendum tersebut menjadi sinyal penting arah perubahan politik Thailand ke depan.
(tis/tis)
