Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, hingga pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka pada Rabu (4/2).
Pertemuan itu diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"[Pertemuan itu] dalam rangka berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di unggahan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut tampak eks menlu Retno Marsudi, Alwi Shihab, Marty Natalegawa hingga Hassan Wirajuda. Terlihat pula mantan Wamenlu Dino Patti Djalal,
Dalam foto yang diunggah tampak pula pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah hingga tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi.
Di pertemuan itu sederet topik yang dibahas yakni keanggotaan Indonesia di organisasi BRICS dan organisasi yang dibentuk Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza, Board of Peace.
Teddy juga mengatakan dalam pertemuan itu Prabowo menyampaikan sejumlah penjelasan, menjawab pertanyaan, hingga mendengar masukan dari mereka yang hadir.
Teddy menerangkan bahwa Prabowo menyebut setiap diplomasi luar negeri yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia.
Beberapa hal penting yang dicapai Indonesia dalam satu tahun terakhir yakni bergabung dengan BRICS, penetapan tarif dagang 0 persen di 27 negara Uni Eropa, kesepakatan pembangunan kampung haji, dan bergabung dengan Board of Peace.
"Mengenai Board of Peace: Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," kata Teddy.
Keputusan Indonesia bergabung dengan BoP menuai kritik tajam dari para pakar soal prinsip politik luar negeri RI dengan tujuan organisasi tersebut serta iuran anggota.
Mengenai biaya US$ 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun, kata Teddy, merupakan dana untuk rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib.
Iuran itu bersifat suka rela. Artinya negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap dan jika tidak membayar, keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun.
"Saat ini, Indonesia belum membayar," ucap Teddy.
Keikutsertaan Indonesia di BoP, lanjut dia, merupakan langkah konkret untuk secara langsung mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.
(isa/rds)
