Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal dugaan suap yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), termasuk temuan barang bukti emas 3 kilogram (kg)q.
Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan masih adanya persoalan integritas di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Beberapa hari terakhir ini ada penggeledahan di Pajak dan Bea Cukai oleh KPK. Artinya, masih ada sementara pegawai kita yang belum menjalankan pekerjaannya dengan lurus dan baik," ujar Purbaya dalam acara pelantikan pejabat Kemenkeu di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyinggung adanya dugaan penerimaan uang, keberadaan safe house, hingga temuan emas sebagai bagian dari perkara tersebut.
Purbaya menegaskan rotasi pejabat yang dilakukan Kemenkeu merupakan langkah wajar dan terencana untuk memperkuat organisasi. Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan negara semakin kompleks sehingga membutuhkan aparatur yang siap dan berintegritas.
"Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran pegawai dan organisasi. Kemenkeu membutuhkan orang yang siap memberikan seluruh pikiran serta jiwa raga untuk bangsa dan negara," katanya.
Ia juga mengakui praktik penyimpangan kerap dilakukan secara tertutup, termasuk dengan penggunaan lokasi khusus yang sulit terdeteksi. Purbaya mengaku menerima sinyal terkait pola tersebut sebelum penindakan dilakukan aparat penegak hukum.
"Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya, tempat berkumpul yang tidak terdeteksi. Biasanya itu sudah lama, dan sinyalnya sudah ada," ujarnya.
Kendati demikian, Purbaya menegaskan dirinya bukan penegak hukum dan tidak ikut dalam proses penindakan.
Ke depan, Purbaya meminta seluruh jajaran memperbaiki citra DJBC serta meningkatkan pengawasan internal. Ia menegaskan pergantian pejabat akan terus dilakukan jika proses hukum menunjukkan keterlibatan hingga ke level pimpinan.
"Kalau sampai tersangka betul dan naik ke level di bawah pimpinan, kita akan ganti terus sampai ke atas," tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada awal Februari 2026. KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah serta logam mulia sekitar 3 kilogram emas.
OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan barang impor. Dalam operasi itu, KPK menangkap total 17 orang dan menetapkan enam tersangka, termasuk pejabat struktural Bea dan Cukai.
Peristiwa ini terjadi di tengah reformasi internal besar-besaran di Kementerian Keuangannyang mencakup rotasi lebih dari 80 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC sebagai upaya menutup kebocoran dan memperbaiki tata kelola.
(del/pta)
