Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu soal pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh yang disebut akan menggunakan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara, 50 persen sisanya akan dibayar menggunakan dividen Danantara.
Purbaya mengaku belum dapat memastikan skema pelunasan utang tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan APBN, karena hingga kini pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan lebih lanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya belum tanya tuh masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Ia juga menyatakan belum menerima undangan untuk terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh yang rencananya akan dilakukan di China.
Kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan kewajiban utang pembangunan Whoosh akan dipenuhi melalui APBN.
"Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN)," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2) lalu.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan komitmen untuk menanggung pembayaran kewajiban utang proyek tersebut yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut polemik utang proyek Whoosh pada dasarnya telah menemukan solusi. Menurutnya, pemerintah saat ini tinggal merumuskan tata laksana atau mekanisme teknis pembayaran.
"Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres," ujar Bobby usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Ia menegaskan substansi persoalan utang proyek tersebut tidak lagi menjadi masalah, dan pemerintah tengah membahas tata laksana penyelesaiannya.
Isu penyelesaian utang Whoosh menjadi sorotan publik karena nilai kewajiban proyek secara keseluruhan mencapai sekitar Rp116 triliun.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian kewajiban tersebut, dengan mempertimbangkan keberlanjutan proyek serta kondisi keuangan negara.
(lau/sfr)
