Jakarta, CNN Indonesia --
Praktik pungutan liar (pungli) disebut menjadi beban besar hingga 20 persen dalam rantai distribusi logistik di Indonesia dan memengaruhi prilaku pebisnis memodifikasi truk menjadi over dimension and overload (ODOL).
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, yang menyoroti maraknya pungli menjelaskan praktik ini terjadi di berbagai titik perjalanan truk dan menyumbang beban biaya signifikan bagi sopir hingga pengusaha.
"Diperkirakan praktik pungli di sektor logistik telah membebani 15-20 persen ongkos angkut logistik di Indonesia. Punglinya dilakukan mulai yang berbaju seragam hingga tidak memakai baju," tuturnya pada Kamis (3/7), dikutip dari CNBC Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini pungli jadi keluhan utama di kalangan sopir truk dan pengusaha logistik. Djoko mengungkap pengakuan sopir bahwa mereka harus menyisihkan uang ratusan ribu untuk melewati sejumlah titik yang rentan pemalakan.
"Pengakuan sopir truk, pemalakan oknum preman dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, supir truk bawa besar harus bayar pungli Rp200 ribu. Jika istirahat di bahu jalan (setelah gerbang tol), mereka juga kena pungli petugas tol. Katanya, sudah pernah disampaikan ke Direksi, tetapi sampai sekarang masih ada pungli," kata Djoko.
Menurut dia pungli tak hanya dilakukan preman, tapi juga melibatkan petugas resmi di lapangan. Hal ini terjadi bahkan di fasilitas publik seperti rest area atau jalur menuju gudang logistik.
"Komunitas sopir truk menyampaikan jika di bahu jalan dipungli sama oknum PJR dan di rest area dipungli sama Satpam rest area. Pengakuan pengusaha angkutan barang, di sekitar Tanjung Priok ada kampung, jalur menuju gudang yang masuk portal harus bayar Rp100 ribu dengan stempel RT setempat. Mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramatjati (Jakarta), harus menyisihkan paling tidak Rp175 ribu melewati 5-6 titik pungutan liar," ungkapnya.
Pungli dinilai tidak hanya merugikan sopir, tapi juga membebani pemilik barang dan pengusaha angkutan. Djoko bahkan menyebut ongkos logistik Indonesia sudah lebih tinggi dari negara tetangga.
"Penuturan pengusaha truk, ongkos logistik di Indonesia sudah lebih tinggi dari Thailand," ujarnya.
Ia mendorong agar pemberantasan pungli berjalan seiring dengan penertiban truk ODOL (over dimension over loading). Tanpa itu, efisiensi logistik sulit dicapai.
"Pemerintah hanya mikir memberantas ODOL, tapi nggak pernah mikir bagaimana memberantas punglinya. Makin tinggi biaya logistik karena 20-30 persen habis buat pungli," tegas Djoko.
Data yang ia kutip menyebutkan, truk dengan ritase tinggi bisa menghabiskan hingga ratusan juta rupiah per tahun hanya untuk setoran pungli.
"Data dari asosiasi pengusaha, dalam setahun truk dengan ritase yang padat, rata-rata menghabiskan Rp120-150 juta untuk pungli. Kalau dirata-rata sebulan bisa Rp10-12 juta. Dari angkut sampai bongkar semua ada punglinya," jelasnya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub( yang juga membahas masalah ini menjelaskan memiliki upaya penanganan menggunakan sistem pendataan digital melalui sistem elektronik untuk mendata dan memantau angkutan barang. Teknologi yang dimaksud adalah Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLUE), yang akan dioptimalkan agar proses penegakan hukum lebih transparan dan tanpa tatap muka.
"Sebenarnya kami sudah memiliki alat elektroniknya yakni BLUE, yang diharapkan bisa terintegrasi dan menemukan pelanggaran. Rencana, dengan sistem tersebut, juga berdampak terhadap menekan potensi adanya isu pungli," kata Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, dalam Forum Kramat 'Zero ODOL Policy' di Jakarta, Jumat (4/7).
Ia menyebut sistem ini akan memungkinkan pemberian sanksi dilakukan secara digital dan tepat sasaran. Selain itu, sistem juga dapat menelusuri tanggung jawab pemilik kendaraan jika sopir melakukan pelanggaran.
"Ke depan keakuratannya akan lebih baik dan tidak berdasarkan subjektif dari seseorang, sehingga pemberian sanksinya pun juga tepat sasaran, begitu juga dapat menyasar ke pemilik kendaraan," pungkasnya.
(job/fea)
