Jakarta, CNN Indonesia --
Syuriah PBNU angkat suara merespons ultimatum islah atau damai 3x24 jam menyusul dualisme kepemimpinan Ketua Tanfidziyah PBNU antara Zulfa Mustofa dan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Ultimatum itu sebelumnya merupakan rekomendasi hasil Musyawarah Kubro yang dihadiri para kiai sepuh nahdlatul ulama di Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, pada Minggu (21/12).
Rais Syuriah PBNU, Mohammad Nuh mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan para ulama dalam forum tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prinsip dasarnya, tentu kami menghargai pandangan siapapun, apalagi ini pandangan para sebagian sesepuh dan seterusnya," kata Nuh di kawasan Jakarta Selatan, Senin (22/12).
Namun, dia bilang bahwa pandangan itu bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan mekanisme atau aturan organisasi. Nuh mengatakan bahwa Syuriah telah membahas rekomendasi hasil musyawarah kubro terkait dorongan islah.
Dia menyoroti bahwa rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Mustasyar PBNU. Padahal, Mustasyar diangkat oleh syuriah atau Rais Aam.
Sehingga, secara organisasi, Mustasyar tak bisa menggugat kewenangan hasil rapat Syuriah yang telah menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Ketua Tanfidziyah menggantikan Gus Yahya.
"Itu sama dengan Wantimpres, yang ngangkat presiden. Terus dia memberhentikan presiden, gimana ceritanya," kata Nuh.
Mantan menteri pendidikan era SBY itu mengatakan bahwa islah itu bisa berlaku dalam konteks perseteruan. Sedangkan, dalam konteks PBNU saat ini, Nuh menyebut bahwa Syuriah menjatuhkan sanksi atas dua pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya.
Pertama, afiliasinya dengan tokoh intelektual pro-zionis Israel, Peter Berkowitz. Kedua, soal masalah tata keuangan organisasi.
"Tapi case yang sekarang terjadi di PBNU, bukan itu konteksnya [perseteruan]. Konteksnya adalah pemberian sanksi, karena ada kesalahan," kata Nuh.
Nuh menyebut bahwa hasil pleno yang memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU sebagai penegakan disiplin. Oleh karena itu, bentuk islah atau kompromi dalam kasus PBNU saat ini bukan menjadi solusi.
"Kalau kita pakai model kompromi-kompromi gimana ceritanya. Proses penegakan hukumnya itu. Dan bagi orang yang salah, yang paling bagus itu, mengakui kesalahannya dulu. Minta maaf baru memohon keringanan," kata Nuh.
Hasil musyawarah kubro Lirboyo sebelumnya secara tegas meminta Rais 'Aam Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf segera melakukan islah secara sungguh-sungguh, terhitung sejak Minggu (21/12) pukul 12.00 WIB.
Jika islah tidak tercapai dalam tenggat waktu tersebut, Musyawarah Kubro meminta agar kewenangan kepemimpinan diserahkan kepada jajaran Mustasyar PBNU.
Langkah itu dipandang sebagai jalan konstitusional untuk memastikan keberlangsungan organisasi.
"Demi menjaga keutuhan Jam'iyyah dan mengembalikan kehormatan Nahdlatul Ulama, Musyawarah Kubro meminta kepada Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU untuk melakukan ishlah secara sungguh-sungguh, paling lambat dalam waktu 3 × 24 jam, terhitung sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB," kata Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid.
Namun, jika opsi satu dan dua tidak terpenuhi maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) paling lambat sebelum Rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan.
(thr/dal)
