Tekan Risiko Kematian, Deteksi Dini Dengue Perlu Diperkuat

Ilustrasi. Deteksi dini dengue perlu diperkuat. (iStockphoto)

Jakarta, CNN Indonesia --

Dengue masih menjadi salah satu tantangan kesehatan yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti ini juga memberikan beban ekonomi bagi pasien, keluarga, hingga sistem kesehatan.

Makanya, pengendalian dengue dinilai tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan. Penguatan surveilans dan integrasi data, peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, hingga vaksinasi perlu dilakukan secara beriringan.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan penguatan surveilans dan integrasi data menjadi salah satu hal yang perlu segera dibenahi.

"Salah satu tantangan yang perlu segera kita benahi adalah penguatan surveilans dan integrasi data. Perbedaan antara data surveilans dan data klaim pelayanan menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat," ujar Benjamin dalam keterangannya.

Menurut dia, integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan penting untuk mendukung deteksi dini, respons cepat, serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pengendalian dengue, lanjutnya, juga perlu dilakukan dengan menyasar lingkungan, vektor, dan manusia secara bersamaan. Upaya tersebut antara lain pemberantasan sarang nyamuk, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, pengendalian vektor berbasis risiko termasuk pemanfaatan Wolbachia, serta penguatan komunikasi perubahan perilaku.

"Di sisi lain, pengembangan vaksinasi dengue juga perlu dilakukan berdasarkan bukti dan rekomendasi ilmiah," kata dia.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dominicus Husada mengatakan penguatan kebijakan dan pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam mengenali dan menangani dengue. Hal ini penting karena gejala awal dengue dapat menyerupai penyakit lain. Sementara itu, kondisi pasien dapat memburuk dalam waktu relatif singkat.

Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer harus mampu mengenali tanda bahaya, melakukan pemantauan kondisi pasien, memberikan tata laksana yang sesuai, serta melakukan rujukan pada waktu yang tepat. Diagnosis dan tata laksana yang cepat dan tepat menjadi salah satu kunci dalam penanganan dengue.

"Diagnosis dan tatalaksana yang cepat dan tepat sangat penting pada kasus dengue. Salah satu kunci yang juga sering dilupakan adalah pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan," katanya.

Menurut Dominicus, pemeriksaan laboratorium dapat membantu diagnosis. Namun, pemahaman terhadap riwayat penyakit dan pemeriksaan kondisi pasien secara teliti tetap menjadi dasar penting dalam menentukan penanganan.

Dengue sendiri belum memiliki antivirus yang efektif untuk mengatasi infeksi. Karena itu, pencegahan menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian penyakit tersebut. Vaksinasi dapat menjadi salah satu modalitas pencegahan yang melengkapi upaya seperti pemberantasan sarang nyamuk, 3M Plus, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

"Setiap intervensi memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga hasil yang optimal akan dicapai apabila seluruh upaya tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi," ujar Dominicus.

Beban dengue capai hampir Rp9 triliun

Besarnya tantangan pengendalian dengue juga tercermin dari studi ilmiah mengenai beban penyakit dengue di Indonesia yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM). Studi tersebut memperkirakan pada 2024 terdapat lebih dari dua juta rawat inap akibat dengue. Total beban ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai hampir Rp9 triliun, mencakup beban bagi sistem kesehatan, pasien, dan keluarga.

Dari angka tersebut, dengue diperkirakan menimbulkan biaya sekitar Rp3 triliun bagi BPJS Kesehatan. Pasien BPJS dan keluarga juga masih menanggung sekitar Rp3,5 triliun melalui pengeluaran langsung serta kehilangan pendapatan.

Sementara itu, beban pada pasien di segmen swasta diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun. Angka tersebut mencakup biaya medis, pengeluaran nonmedis, dan kehilangan pendapatan. Besarnya beban tersebut menunjukkan bahwa dengue bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas.

Pemerintah kemudian memperkuat komitmen pengendalian dengue melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue terbaru. RAN tersebut mencakup penguatan surveilans dan deteksi dini, tata laksana kasus, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan inovasi seperti Wolbachia, serta vaksinasi dengue sebagai bagian dari strategi pencegahan yang terintegrasi.

Langkah tersebut diarahkan untuk menekan jumlah infeksi, rawat inap, dan kematian akibat dengue sekaligus mengurangi dampak ekonominya. Pembahasan mengenai strategi pengendalian dengue menjadi bagian dari Pertemuan Nasional (PERNAS) ADINKES 2026 yang digelar Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Malang, Jawa Timur, pada 4-7 Agustus 2026.

Ketua Umum PP ADINKES M. Subuh mengatakan pengendalian dengue merupakan salah satu isu yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"PERNAS ADINKES menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan untuk memperkuat koordinasi dan menerjemahkan kebijakan kesehatan menjadi langkah yang dapat diterapkan di lapangan," ujar Subuh.

Sebagai tindak lanjut pembahasan ilmiah tersebut, PP ADINKES menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pengendalian dengue di Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah mengintegrasikan data dengue dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan sumber data kesehatan lainnya. Mereka juga mendorong penguatan surveilans melalui pemeriksaan dan pelaporan hasil IgG, IgM, serta NS1 di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Langkah tersebut perlu disertai kajian biaya dan manfaat sebagai pertimbangan untuk memasukkannya ke dalam layanan nonkapitasi.

Selain itu, mereka juga merekomendasikan penguatan kepemimpinan dan kolaborasi lintas sektor dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk vaksinasi dengue, penggunaannya direkomendasikan dilakukan secara bertahap di daerah dengan tingkat endemisitas tinggi setelah melalui proses Health Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan. Pertimbangannya mencakup rekomendasi teknis, data epidemiologi, serta efektivitas dan keamanan vaksin.

(tis/tis)