Jakarta, CNN Indonesia --
Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia memprotes aturan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak belum memberi kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk mendaftar.
Saat ditemui wakil rakyat di gedung DPR, mereka memprotes dugaan ketidakadilan pemerintah dalam pengangkatan PPPK. Protes itu disampaikan PGM saat beraudiensi dengan Pimpinan DPR RI dan Komisi VIII di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/2) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PGM Yaya Ropandi mengatakan saat ini yang bisa mengikuti seleksi PPPK adalah guru honorer di sekolah negeri.
"Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, yang pertama Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja tidak bisa Bapak, Ibu, karena aturannya tidak ada," kata Yaya.
"Yang boleh ikut seleksi PPPK ASN itu yang honor di negeri surat keterangannya. Sementara kami yang di swasta ini tidak bisa ikut seleksi, apalagi diterima," imbuh dia.
Yaya meminta ada keputusan agar guru-guru di madrasah swasta juga bisa ikut seleksi.
"Padahal seleksi itu belum tentu keterima. Ini tidak bisa kami, apalagi jadi itu. Ini jeritan hati kami terutama dari daerah. Belum tentu kami diterima seleksi PPPK, tapi tolong dibuka regulasi ini bahwa guru swasta yang mengajar di swasta juga boleh ikut PPPK atau ASN," katanya.
Yaya mengaku tidak iri dengan adanya aturan terkait pegawai SPPG di program makan bergizi gratis (MBG) yang diangkat menjadi PPPK. Pihaknya hanya menyayangkan keputusan pemerintah agar guru madrasah swasta bisa ikut seleksi PPPK lambat.
"Kami tidak iri terhadap program MBG. PGM Indonesia mendukung sepenuhnya, karena yang dikasih makan itu adalah siswa-siswa kami. Hanya pada proses pengangkatan mereka inpresnya cepat diangkat menjadi PPPK sementara kami tidak. Itu yang terjadi hari ini," katanya.
Sebelumnya, massa aksi guru madrasah dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan DPR sejak Rabu pagi.
(yoa/kid)
