Makassar, CNN Indonesia --
Kota Makassar dan Kabupaten Bone menjadi dua daerah dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan kebutuhan perumahan tertinggi.
Makassar tercatat memiliki jumlah warga yang belum memiliki rumah paling tinggi, sementara Bone menghadapi persoalan besar terkait banyaknya rumah yang belum layak huni.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sulawesi 3, Dwiayu Permatasari, mengatakan kebutuhan perumahan di Sulawesi Selatan masih sangat tinggi berdasarkan estimasi indikatif dalam dashboard MyPKP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri, kebutuhan perumahan memang masih cukup tinggi," ujar Dwiayu saat dikonfirmasi, Sabtu (22/8).
Berdasarkan dashboard tersebut, terdapat sekitar 3,1 juta keluarga di Sulawesi Selatan. Dari jumlah itu, sekitar 40,34 persen atau lebih dari 1,2 juta keluarga masih tercatat memiliki persoalan backlog perumahan.
Dari total tersebut, sekitar 430 ribu keluarga diperkirakan belum memiliki rumah sendiri. Sementara sekitar 825 ribu lainnya telah memiliki tempat tinggal, namun kondisi rumahnya belum memenuhi standar layak huni.
"Data tersebut merupakan estimasi indikatif, bukan angka mikro pemutakhiran langsung," ujarnya.
Dwiayu menyebut Kota Makassar menjadi daerah dengan persoalan backlog kepemilikan rumah paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tingginya kebutuhan rumah di Makassar dipengaruhi jumlah penduduk yang besar serta arus urbanisasi yang terus meningkat.
"Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kota Makassar merupakan daerah dengan backlog perumahan tertinggi. Namun, khusus Makassar lebih menonjol di backlog kepemilikan karena transisi urbanisasi," ungkapnya.
Berbeda dengan Makassar, persoalan perumahan di Kabupaten Bone lebih banyak berkaitan dengan kualitas hunian. Kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di daerah tersebut tercatat cukup tinggi berdasarkan sinkronisasi data hingga Juli 2026.
"Sementara di kabupaten seperti Bone, kebutuhannya sangat besar dari sisi kualitas hunian," katanya.
Dwiayu menjelaskan backlog perumahan di Sulsel tidak hanya berarti warga belum memiliki rumah. Persoalan tersebut juga mencakup masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik yang tidak layak.
"Persoalannya bukan hanya berkaitan dengan masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi juga masyarakat yang sudah memiliki tempat tinggal tetapi belum layak secara kondisi rumahnya," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah melakukan intervensi melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, hingga penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pendanaan program tersebut bersumber dari APBN, APBD, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Meski demikian, Dwiayu menegaskan angka backlog yang tercantum dalam dashboard masih berupa estimasi indikatif dan belum seluruhnya menggambarkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan perumahan.
Menurutnya, diperlukan sinkronisasi lebih lanjut dengan data kependudukan, tingkat pendapatan, kondisi fisik rumah, hingga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk memperoleh angka yang lebih akurat.
"Di dashboard kita itu masih sekitar 3 juta 100 sekian untuk Provinsi Sulawesi Selatan tersendiri itu, namun itu tidak bisa menjadi data ini ya data yang masih fleksibel biasanya," terangnya.
Selain Makassar dan Bone, kawasan penyangga metropolitan Mamminasata seperti Kabupaten Gowa dan Maros juga mengalami pertumbuhan kebutuhan hunian seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan kawasan perumahan.
"Wilayah Mamminasata ini tercatat telah memiliki puluhan ribu hunian rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Gowa dan juga Kabupaten Maros," ujarnya.
(mir/sfr)
