Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan sejumlah usulan terkaiat kondisi ekonomi menghadapi tantangan geopolitik dunia, termasuk konflik Timur Tengah yang masih berlanjut.
"Kita itu harus punya sensitivitas yang tinggi, karena memang kita ini punya tantangan luar biasa, baik geopolitik, urusan Israel, Amerika, Iran dan negara-negara Teluk tentunya," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
Said meyakini, DPR dan pemerintah satu pandangan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Menurutnya, pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karenanya ada empat hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Yang pertama, memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak," ujarnya.
Selanjutnya, ia menyarankan penghematan BBM yang mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Adapun realokasi pada anggaran BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang belum digunakan juga dapat dipertimbangkan, terutama pada program prioritas pemerintah.
"Realokasi baik realokasi terhadap belanja yang ada di BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) belum dikeluarkan, termasuk katakanlah ada Badan Gizi Nasional," kata Said.
"Kemudian saya mempersilakan sebagai Ketua Banggar untuk juga mempergunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) secara terukur. SAL kita kan masih Rp370 T. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional itu ada Rp67 (triliun)," sambungnya.
Said mengingatkan tentang sensitivitas dalam penggunaan anggaran. Ketua DPP PDIP ini mengimbau kompensasi listrik orang kaya dan industri untuk dihentikan demi menjaga kekuatan fiskal.
"Realokasi program prioritas, pemerintah pasti akan menunda yang masih bisa ditunda programnya. Termasuk saya mengimbau pemerintah, minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri stop," katanya.
"Stop deh, jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah 3 persen defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai," tutur Said.
Terkait kompensasi listrik untuk orang kaya dan industri masih berjalan hingga kini, Said menyatakan bahwa Banggar sudah berteriak terkait kebijakan itu sejak 2017.
"Masih ada di kompensasi, padahal Banggar sudah teriak sejak 2017. Industri juga masih. Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi," kata Said.
"Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi untuk menengah, kompensasi tetap dong, masa bagian menengah ini tidak kita kasih insentif, kan tidak mungkin," pungkasnya.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
