Jakarta, CNN Indonesia --
Dunia keuangan Indonesia sempat terguncang lantaran ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) lalu.
Selama dua hari beruntun, IHSG anjlok sebesar 8 persen, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa membekukan sementara perdagangan saham (trading halt).
Buntut pasar modal ambyar, Direktur Utama BEI Iman Rachman mendadak mengundurkan diri pada Jumat pagi (30/1). Yang tak kalah mengagetkan, empat pejabat OJK ikutan mundur massal di hari yang sama, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai pengganti Ketua dan Wakil DK OJK yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK, Sabtu (31/1), dan telah menunjuk pejabat sementara untuk posisi kosong lainnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bergegas membentuk Panitia Seleksi (pansel) pimpinan OJK untuk mengisi jabatan yang kosong. Targetnya, sudah ada pejabat OJK definitif yang ditetapkan dalam dua minggu ke depan.
"Kita mau percepat lah, seminggu, dua minggu harus ada ketua OJK baru yang definitif," imbuhnya.
Lantas, siapa sosok ideal yang pantas menjadi bos baru OJK?
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan ketua OJK baru harus dipilih berdasarkan kompetensi teknis dan kredibilitas kelembagaan, bukan berdasarkan kebutuhan politik stabilisasi jangka pendek.
Syafruddin menjelaskan pasar sudah memberi sinyal masalahnya bukan sekadar sentimen, melainkan premi risiko yang naik karena isu tingkat kelayakan untuk berinvestasi (investability) dan integritas.
"IHSG sempat tertekan tajam, yield SUN 10Y bergerak lebih tinggi di kisaran 6,3 persen, sementara kurs relatif tertahan di area 16,7 ribu dan suku bunga kebijakan stabil. Pola ini menunjukkan pasar menghukum pasar modal melalui premi likuiditas dan kepercayaan, sehingga pemimpin OJK harus mampu memulihkan fungsi pengawasan dan penegakan secara operasional," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/2).
Ia menyebut stabilitas politik memang dapat membantu, tetapi pasar hanya akan menurunkan premi risiko jika melihat otoritas mengeksekusi aturan secara konsisten dan terukur.
Syafruddin juga menilai ketua OJK baru harus mempunyai rekam jejak nyata dalam menata transparansi kepemilikan saham, termasuk Ultimate Beneficial Owner (UBO). Nahkoda baru OJK juga harus berani menindak perdagangan terkoordinasi. Hal ini karena dua persoalan tersebut berada di pusat penilaian investor global.
"MSCI menekankan bahwa perbaikan data float masih minor, sementara persoalan mendasar tetap ada, opasitas struktur kepemilikan dan kekhawatiran coordinated trading yang merusak pembentukan harga," singgungnya.
