Burhanuddin Abdullah Buka Suara soal Nasib Badan Penerimaan Negara

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah buka suara soal kelanjutan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan konsep BPN sudah dibahas secara lengkap oleh TKN pada saat masa kampanye Pilpres 2024.

"Mulai dari struktur, undang-undang apa yang harus diubah, aturan apa yang harus dikeluarkan, itu sudah lengkap dulu," katanya ditemui di Djakarta Theater Jakarta, Rabu (30/6).

Kendati demikian, Burhanuddin mengatakan konsep yang disusun oleh TKN hanya lah keputusan teknokratis. Sedangkan keputusan politik untuk membentuk BPN berada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu pemerintah yang memutuskan. Kita kan tim pakar hanya berpikir bagaimana yang seharusnya. Buktinya seperti apa ya pemerintah nanti yang akan melaksanakan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejauh ini belum ada kebutuhan untuk menambah badan baru untuk menggenjot penerimaan negara.

Menurutnya, Kementerian Keuangan saat ini masih menjadi ujung tombak pemerintah menghimpun penerimaan negara.

Dia juga menyinggung dua ujung tombak penerimaan negara, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang baru saja memiliki pemimpin baru.

Diharapkan pemimpin baru dapat membawa perubahan dan bisa membantu menambah penerimaan negara.

"Belum, belum (dibutuhkan). Sekarang semua sedang konsentrasi teman-teman di Kemenkeu, kemudian kemarin Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai juga yang baru, ini terus bekerja keras memperbaiki kinerja, memperbaiki sistem, memperbaiki pendataan kita. Harapannya supaya penerimaan kita di sektor pajak bisa meningkat," sebut Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6) seperti dikutip dari detik.com.

Prasetyo menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara tetap bisa dilakukan oleh pemerintah, namun apabila kebutuhannya sudah tinggi.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)