Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah legislator di DPRD Jawa Barat (Jabar) menginisiasi usul Jawa Barat dipecah jadi lima provinsi baru menyusul wacana pemekaran wilayah provinsi tersebut yang kembali mencuat belakangan.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati menyebut wacana itu sudah dibahas di DPRD Jabar pada Senin (23/6) lalu yang melibatkan para tokoh dan ahli.
"Sedang dalam pembahasan para tokoh dan para ahli, mulai Senin akan dibahas," kata Rahmat, dikutip dari detikcom, Sabtu (21/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rahmat mengatakan usulan itu berasal dari tokoh masyarakat dan penggerak perubahan di Jabar.
"Usulan itu dari para tokoh masyarakat, para aktivis penggerak perubahan pembangunan," katanya.
Rahmat mengungkap usulan lima provinsi itu pertama, Provinsi Sunda Galuh yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
Kedua, Provinsi Sunda Priangan meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi. Ketiga, Provinsi Sunda Pakuan meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur.
Keempat, Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi meliputi Kab Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.
Terakhir, Provinsi Sunda Caruban meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara terpisah mengatakan usulan pemekaran wilayah tentu memerlukan kajian matang. Di sisi lain, Bima mengungkap perlu ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan atau meminta arahan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bima menilai Jabar memang memiliki dasar yang kuat untuk dimekarkan. Namun, usulan itu saat ini masih terganjal moratorium pemekaran wilayah.
"Saya kira memang perlu dihitung dengan secara cermat dengan mempelajari, ada beberapa wilayah yang cukup mengimbangi provinsi induk seperti Banten itu lumayan bisa mengimbangi provinsi induk tapi beberapa daerah di luar Jawa itu masih jauh dari provinsi induknya masih jauh nggak bisa ngejar. Jadi perlu dikaji sangat-sangat cermat," pungkasnya.
(thr/dal)
