Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah mantan pemimpin hingga calon pemimpin Iran buka suara mengecam kekerasan rezim ulama pimpinan Ayatollah Ali Khamenei terhadap demonstran dalam protes berdarah sejak akhir Desember lalu dan kini telah menewaskan ribuan orang.
Mantan kandidat presiden reformis Iran yang masih berada di bawah tahanan rumah sejak pasca Gerakan Hijau 2009, Mir Hossein Mousavi, menyebut kekerasan yang berlangsung saat ini akan menjadi sejarah kelam yang dikenang berabad-abad.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah bertahun-tahun mengalami represi yang meningkat, ini adalah tragedi yang akan dikenang selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun," tulis Mousavi, seperti dikutip Al Jazeera.
"Berapa banyak cara lagi rakyat harus menyatakan bahwa mereka menolak sistem ini dan tidak mempercayai kebohongan kalian? Cukup. Game over! (permainan telah berakhir)," tambah dia.
Mousavi mendesak pemerintah dan aparat Iran untuk menurunkan senjata dan mundur dari kekuasaan agar bangsa itu sendiri dapat membawa tanah air menuju kebebasan dan kemakmuran.
Ia menekankan bahwa proses ini harus dilakukan tanpa campur tangan asing, di tengah ancaman konflik baru dengan Amerika Serikat dan Israel.
Sebanyak 400 aktivis, termasuk tokoh dari dalam dan luar negeri, mendukung pernyataan Mousavi.
Selain itu, politisi reformis terkenal lainnya yang juga dipenjara, Mostafa Tajzadeh, menyatakan bahwa ia ingin Iran melampaui kondisi buruk yang ditimbulkan pemerintahan ulama.
"Saya ingin Iran melewati kondisi buruk yang ditimbulkan oleh pengawasan ulama dan pemerintahan gagal para rohaniwan terhadap bangsa Iran," ujarnya dalam pernyataan singkat dari penjara pekan lalu.
"Hal ini bergantung pada perlawanan, kebijaksanaan, dan tindakan bertanggung jawab dari seluruh warga dan pelaku politik," tambah dia.
Ia juga menyerukan pembentukan misi independen untuk mengungkap fakta sebenarnya mengenai "kekejaman" yang dialami para demonstran bulan lalu.
Iran telah diguncang gelombang protes sejak 28 Desember di Grand Bazaar Teheran, akibat anjloknya nilai rial Iran dan memburuknya kondisi ekonomi. Demonstrasi kemudian menyebar ke sejumlah kota lain.
Pemerintah Iran menyatakan bahwa sebanyak 3.117 orang tewas selama aksi protes anti-pemerintah.
Pemerintah juga menolak tudingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi Hak Asasi Manusia soal tanggung jawab aparat atas kematian 8-9 Januari."
Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS melaporkan telah memverifikasi sebanyak 6.854 kematian dan masih menyelidiki 11.280 kasus tambahan.
(rnp/rds)
