Jakarta, CNN Indonesia --
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi buka suara soal laporan yang menyebut Indonesia akan jadi negara yang mengirim pasukan ke Jalur Gaza, Palestina di bawah bendera Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Boroujerdi menyampaikan respons tersebut usai acara peringatan Hari Nasional Iran dan Peringatan ke-47 Kemenangan Revolusi Islam Iran di Jakarta, Selasa (10/2) malam.
"Indonesia memutuskan kepentingannya sendiri. Saya tidak akan ikut campur dalam keputusan Indonesia. Saya menghormati semua keputusan yang diambil pemerintah Indonesia untuk rakyatnya," kata Boroujerdi kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia menegaskan setiap negara punya kepentingan sendiri dan melakukan apa yang menurut mereka baik.
Keputusan tersebut, lanjut Boroujerdi, "tidak mempengaruhi persahabatan Indonesia dan Iran."
Pada November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat untuk membentuk BoP dan mengizinkan pengerahan pasukan ISF.
Dengan resolusi tersebut, BoP diberi wewenang membentuk ISF yang bisa dikerahkan di bawah komando badan ini.
BoP akan diberi mandat memerintah Gaza hingga akhir tahun 2027. Badan tersebut juga akan mengoordinasikan upaya rekonstruksi di wilayah kantong tersebut.
Di kesempatan ini, Boroujerdi turut menyampaikan pandangannya soal Board of Peace. Dubes Iran ini tak yakin Dewan Perdamaian akan berhasil dan menjadi solusi konflik Gaza.
"Saya tidak percaya bahwa Dewan Perdamaian akan berhasil. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu ide yang baik atau ide yang buruk," ungkap Boroujerdi.
Iran merupakan negara yang lantang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam agresi serta pendudukan Israel di wilayah tersebut. Iran bahkan sempat terlibat perang beberapa kali dengan Israel sejak agresi di Gaza dimulai.
Sebelumnya media Israel, KAN, melaporkan RI akan jadi negara pertama yang mengerahkan pasukan internasional ke Gaza.
Ini bertepatan dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan perdana negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington pada 19 Februari mendatang.
Kabar pengerahan pasukan RI ini muncul setelah Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang akan mengirim pasukan sebagai bagian dari ISF bersama Uni Emirat Arab, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan negara lain.
Pasukan ISF, termasuk dari Indonesia, dikerahkan untuk menjaga dan mengawasi gencatan senjata dengan kemungkinan turut menangani masalah di perbatasan, bukan berkonfrontasi ataupun melucuti senjata Hamas.
Sebagai contoh, pasukan Indonesia bisa saja dikerahkan untuk mengawasi garis perbatasan di Khan Younis dan Rafah di Gaza selatan.
Terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan upaya Indonesia untuk mendukung perdamaian, gencatan senjata, dan rekonstruksi di Gaza masih dalam persiapan.
Rico juga menyebut Indonesia masih terus berkoordinasi dan menunggu mandat internasional dan keputusan resmi pemerintah.
"Terkait kabar bahwa Indonesia akan menjadi 'negara pertama' yang mengirim pasukan, kami belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut," jawab Rico saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Selasa (10/2).
"Hal-hal yang bersifat operasional-termasuk tanggal, jumlah, mekanisme keberangkatan, dan lokasi penugasan-akan disampaikan setelah ada keputusan resmi dan pengaturan misi yang final," imbuh dia.
Sementara itu dalam pernyataan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke Gaza.
Prasetyo menuturkan hingga kini Indonesia masih mempersiapkan skema pengiriman pasukan, termasuk komposisi personel dari masing-masing negara yang terlibat.
"Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan (kirim) kurang lebih di angka 8.000 itu. Total (tentaranya) 20 ribu," kata Prasetyo ketika ditanya mengenai kapan pengiriman ini berlangsung.
Terkait lokasi penempatan pasukan, termasuk isu penugasan di wilayah Rafah, Prasetyo menegaskan pemerintah belum menetapkan titik penempatan secara pasti.
Saat ini, Indonesia masih berada pada tahap persiapan dan menunggu adanya kesepakatan internasional yang menjadi dasar pengiriman pasukan perdamaian.
"Belum. Kita baru mempersiapkan diri aja kalau suatu waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," tegasnya.
(isa/dna)
