Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Sosial (Kemensos) mematangkan persiapan Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027 menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh fasilitas dan sistem siap menyambut para siswa baru.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memimpin rapat dinas persiapan tersebut di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (25/6). Lima aspek utama dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari sarana dan prasarana, kesiapan siswa, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, kesiapan pelaksanaan MPLS, hingga dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menegaskan seluruh satuan kerja harus memastikan kebutuhan dasar Sekolah Rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia meminta setiap perkembangan, mulai dari pembangunan sekolah hingga kebutuhan yang masih kurang, dilaporkan secara rinci dan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).
Dia menambahkan, potensi masalah harus segera dilaporkan agar bisa dibantu penyelesaiannya sejak dini. Hal ini dilakukan agar tidak ada kendala yang baru terungkap mendekati hari pelaksanaan MPLS.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen masih berjalan di 93 titik lokasi. Hingga saat ini belum ada lokasi yang rampung seluruhnya, meski sejumlah titik sudah menunjukkan progres signifikan.
Lima lokasi dengan progres pembangunan tertinggi saat ini berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu. Capaian di lima titik ini menjadi acuan bagi lokasi lain yang masih dalam proses pengerjaan.
Mengantisipasi perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan ke gedung permanen, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan balai Kemensos memberikan pendampingan penuh selama masa transisi. Ia juga mengingatkan agar proses ini tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
"Tolong dibantu masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran," tegas dia.
Di samping kesiapan fisik, Kemensos juga mematangkan mekanisme penetapan siswa, terutama di lokasi yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah.
Langkah ini bertujuan memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi. Pemerintah daerah dilibatkan untuk memverifikasi data calon siswa di masing-masing wilayah.
Gus Ipul menjelaskan, tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Pemerintah pun sedang menyiapkan sejumlah alternatif agar anak-anak yang belum tertampung tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
"Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan," tuturnya.
Ia berharap, ke depan semakin banyak anak dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas melalui program ini. Evaluasi terhadap minat pendaftar akan menjadi dasar perluasan program pada tahun-tahun berikutnya.
Pada aspek sumber daya manusia, Kemensos terus mempercepat rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Penempatan personel ditargetkan tuntas sebelum MPLS dimulai agar seluruh sekolah siap menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Untuk pelaksanaan MPLS, Gus Ipul meminta seluruh sekolah menyiapkan kegiatan yang edukatif dan ramah anak. Ia menegaskan kegiatan harus bebas dari praktik kekerasan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
"Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa," kata dia.
Dirinya menambahkan, banyak siswa Sekolah Rakyat datang dengan latar belakang kerentanan sehingga pendekatan selama MPLS harus humanis dan menyenangkan. Hal ini dinilai penting agar siswa merasa nyaman sejak hari pertama bersekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia menyebut Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kerapian siswa Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan mendukung program pembinaan karakter melalui penugasan taruna di lingkungan Sekolah Rakyat. Sebanyak lima taruna akan ditempatkan di setiap sekolah untuk membantu pembinaan kedisiplinan siswa.
Sekitar 1.000 taruna dijadwalkan mulai diberangkatkan pada awal Agustus 2026 dan akan bertugas selama kurang lebih satu minggu di sekolah-sekolah tersebut. Penempatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat karakter siswa sejak awal tahun ajaran.
"Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, Kementerian Pertahanan akan membantu melalui penugasan taruna," ujar Agus Jabo.
Melalui pematangan berbagai aspek tersebut, Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap menyelenggarakan MPLS pada 14 Juli 2026. Pemerintah berharap pelaksanaannya dapat memberikan pengalaman awal yang aman dan berkesan bagi para siswa yang baru memulai perjalanan pendidikan mereka.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
