Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan 10.673,15 hektare (ha) kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke investor swasta.
Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan K-SIGN di Rote Ndao seluas 12.597,69 ha tengah dikembangkan untuk mewujudkan swasembada garam pada 2027.
Frista menyebut tidak seluruh kawasan industri garam tersebut akan digarap pemerintah karena berdasarkan anggaran yang didapatkan KKP hanya bisa menggarap dua dari total 10 zona.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor," ujar Frista dalam talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).
Ia menyampaikan KKP akan menggarap industri garam zona 1 seluas 1.025 ha sedangkan zona 2 seluas 889,54 ha. Sementara itu, untuk 8 zona lainnya seluas 10.673,15 ha akan ditawarkan ke investor swasta.
"Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," jelas Frista.
Frista menerangkan penempatan kawasan industri garam di Rote Ndao lantaran kawasan itu memiliki berbagai kelebihan, salah satunya cuaca. Pasalnya, produksi garam sangat bergantung terhadap cuaca. Selain itu, menurutnya, kualitas air di perairan Rote Ndao juga lebih baik.
"Nah, dari kawasan ini tuh kami menargetkan ada 200 ton per hektare. Kalau dia nanti ada 10.000 ini misalnya itu dikembangkan semuanya, artinya kan dari kawasan ini insyaallah akan ada 400 ribu ton per tahun," terangnya.
Merespons tawaran tersebut, Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan saat ini pemerintah tengah mengupayakan ekstensifikasi tambak garam. Meski begitu, tantangan besar dalam industri garam terkait logistik.
Karenanya, ia berharap kepada KKP dan PT Garam agar industri pengolahan garam bisa berdekatan dengan industri produsen makanan dan minuman sebagai pengguna garam.
"Oleh sebab itu, sekaligus saya berharap kepada KKP maupun PT Garam, kalau bisa membangun industri-industri pengolahannya di dekat industri pengguna dulu. Sebagai prioritas agar logistik ini menjadi murah, dan ini juga penting bagi industri makan minuman untuk meningkatkan daya saing," ujar Adhi.
(fln/sfr)
