Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Program 3 Juta Rumah mewujudkan kolaborasi antarkementerian, seperti bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menyelenggarakan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan Tito dalam acara Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Gedung Ahmad Yani Raider 600/Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kaltim, Selasa (5/5).
"Untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak, maka Kementerian PKP sudah banyak sekali membuat terobosan-terobosan di antaranya dengan bagaimana membuat harga rumah ini lebih murah," ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu strategi Kementerian PKP, adalah menggandeng perbankan untuk membantu menyukseskan program perumahan rakyat, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Lalu, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menetapkan program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, terdapat pula kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
"Tujuannya apa? Supaya murah. Harganya murah setelah itu kredit diberikan juga murah juga oleh perbankan. Sehingga developer berlomba-lomba akan membangun rumah, kira-kira seperti itu konsepnya," papar Tito.
Ia menambahkan, program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), antara lain melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Tito mengingatkan, daerah juga perlu membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan berlangsung cepat dan efisien.
"Maka saya meminta semua daerah bersama dengan layanan publik lainnya itu membangun Mal Pelayanan Publik. Jadi di dalam satu gedung itu ada one roof system, satu atap semua perizinan," katanya.
Kepada Pemprov Kaltim, Mendagri meminta agar menggencarkan pembangunan MPP di seluruh wilayah. Ia juga meminta digelar sosialisasi program perumahan rakyat, sehingga semakin banyak kalangan MBR yang dapat memanfaatkan program.
"Rapat spesifik, Pak, di Kaltim untuk beberapa kabupaten tadi yang masih belum memanfaatkannya (keberadaan MPP)," pungkas Tito.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
