CNN Indonesia
Kamis, 18 Des 2025 20:15 WIB
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan anggaran perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana Sumatra tak akan mengganggu proyek infrastruktur nasional pada 2026. (CNN Indonesia/Farid).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana di Sumatra tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur nasional pada 2026.
Ia mengatakan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana sudah dialokasikan khusus.
"Inikan anggaran bencana memang khusus ya, khusus dianggarkan bencana, sementara (anggaran infrastruktur) yang rutin tetap kita rutin. Jadi kalau anggaran rutin tetap jalan, terus anggaran bencana itu suatu hal yang terpisah," katanya dalam media briefing di kantornya, Kamis (18/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dody mengatakan saat ini anggaran Rp51,8 triliun yang disiapkan pemerintah cukup. Namun, anggaran tersebut bisa berkembang seiring kondisi di lapangan.
Ia mengatakan pihaknya masih akan melihat berapa banyak infrastruktur yang harus diperbaiki.
"Jadi saya mengatakan per detik ini tanggal 18 Desember 2025 yang angka itu (Rp51 triliun) yang kita pegang. Tapi bagaimana besok pasti akan berubah," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp51 triliun untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dana tersebut disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di provinsi tersebut.
"Biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum kurang lebih membutuhkan, dan ini masih terus diupdate karena bisa saja akan ada pertambahan atau pengembangan, itu sekitar Rp 51 triliun untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi," ujar AHY usai rapat koordinasi tanggap bencana Sumatera di kantornya, Kamis (11/12) lalu.
Ia menyebutkan anggaran akan berasal dari beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini demi mempercepat proses perbaikan.
AHY merinci kebutuhan anggaran perbaikan terdiri dari Rp24 triliun untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh. Lalu, sebesar Rp13 triliun masing-masing untuk penanganan infrastruktur di Sumut dan Sumbar.
"Jadi total kurang lebih sekali lagi Rp51 triliun untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi itu," jelasnya.
(fby/sfr)
