Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta mengatakan kualitas pupuk yang bersubsidi dan nonsubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) tidak perlu diragukan lagi.
Otong memakai pupuk produksi Pupuk Indonesia untuk tanaman padi. Otong menjadi petani padi sejak 2004 silam. Ia memiliki lahan di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.
"Kualitas pupuk dari Pupuk Indonesia tidak diragukan lagi kualitasnya, baik yang subsidi ataupun yang nonsubsidi. Dibanding dengan merek yang lain apalagi dengan merek yang abal-abal," kata Otong kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Otong menggunakan pupuk subsidi jenis Urea dan Phonska. Menurutnya, pupuk nonsubsidi Pupuk Indonesia juga variasinya cukup banyak.
"Kita bisa menyesuaikan dengan tanaman yang kita tanam serta umur tanaman yang akan kita pupuk. Pokonya petani bisa memilih jenis pupuk yang pas dengan kondisi tanaman," ujarnya.
Otong menyebut pemerintah tahun ini sangat mendukung petani dalam menyediakan pupuk subsidi berkualitas hingga menurunkan harganya.
"Yang bikin petani tambah senang, harganya turun 20 persen. Harga pupuk Urea dari Rp2.250 per kg menjadi Rp1.800. Sedangkan Phonska dari Rp2.300 menjadi Rp1.840," katanya.
Otong menyebut penurunan harga pupuk subsidi ini sangat membantu petani seperti dirinya. Pasalnya, kebutuhan pupuk untuk tanaman padi tak sedikit.
Ia rata-rata menggunakan pupuk Urea dan Phonska sekitar 500 sampai 550 kg per hektare setiap musim tanam. Otong menjelaskan pemupukan dilakukan 2 kali per musim tanam, namun ada juga yang sampai 3 kali.
Pemupukan pertama dilakukan pada umur 10-15 hari setelah padi ditanam. Kemudian pemupukan kedua 40-45 hari setelah tanam.
"Tanaman padi dari sebar itu bisa dipanen setelah umur 110-120 hari atau sekitar 4 bulan," ujarnya.
Stok pupuk aman
Sementara itu Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira mengatakan pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 secara nasional sebanyak 9,55 juta ton.
Jenis-jenis pupuk tersebut antara lain Urea, NPK, NPK Kakao, pupuk Organik dan pupuk ZA khusus untuk tebu.
"Pupuk Indonesia memastikan proses produksi berjalan optimal guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Dengan dukungan jaringan distribusi yang mumpuni, kami juga terus memastikan ketersediaan pupuk mencukupi sehingga dapat ditebus oleh petani yang berhak," kata Yehezkiel kepada CNNIndonesia.com.
Yehezkiel menjelaskan Pupuk Indonesia juga telah melakukan penyesuaian harga di seluruh jaringan distribusi sehingga para petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) terbaru.
Pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen pada 22 Oktober 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Pihaknya melakukan pengawasan bersama pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan implementasi HET berjalan dengan baik, serta menindaklanjuti kios secara tegas apabila ditemukan pelanggaran.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli petani dan produktivitas pertanian, yang dapat berkontribusi pada swasembada pangan," katanya.
Lebih lanjut, Yehezkiel mengatakan Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia dalam kondisi mencukupi untuk mendukung produktivitas pertanian.
Hingga 15 Desember 2025, jumlah stok pupuk nasional mencapai 1 juta ton, dengan rincian pupuk subsidi sebesar 604 ribu ton dan nonsubsidi sekitar 407 ribu ton.
"Untuk penyaluran pupuk subsidi selama 2025 relatif berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penyaluran sebesar 7,91 juta ton atau setara dengan 82,8 persen dari alokasi," ujarnya.
Yehezkiel mengatakan di 2026, Pupuk Indonesia akan tetap fokus pada pengadaan pupuk berkualitas untuk mendukung tercapainya swasembada pangan sesuai alokasi yang telah dimandatkan Kementerian Pertanian.
Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia juga melanjutkan agenda efisiensi dan transformasi industri, salah satunya melalui program revitalisasi pabrik. Langkah ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Perpres No 113 Tahun 2025,
"Ini yang menjadi landasan kebijakan baru dalam tata kelola pupuk bersubsidi dan mendorong industri pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan," katanya.
(fra/fra/fra)
