Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya mazhab baru dalam ekonomi, yakni serakahnomics. Fenomena ini adalah praktik keserakahan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat hingga mengancam konstitusi.
"Jadi ternyata kita ada fenomena baru, saya kira mazhabnya tadi mazhab ini mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu yang saya sebut mazhab serakahnomics," kata Prabowo dalam pidatonya di penutupan Kongres PSI 2025, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu malam (20/7) yang disiarkan channel YouTube Partai Solidaritas Indonesia.
Ia mengatakan perilaku rakus yang tak lagi mengindahkan moral, hukum, maupun kepentingan bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Serakahnomics ini sudah lewat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah," imbuhnya.
Prabowo prihatin karena meskipun Indonesia memiliki kekayaan luar biasa, tapi masih banyak pihak yang bertindak seperti maling dan tidak jera meski telah diberi peringatan berulang kali. Ia menyebut para pelaku tersebut tidak lagi bertindak rasional, melainkan didorong oleh keserakahan yang mengakar.
"Kekayaan kita luar biasa tapi maling-maling pun luar biasa, kalian luar biasa nggak jera-jera, sudah dikasih warning berkali-kali masih aja. Saya sedih mereka-mereka itu menurut saya sudah di arah bukan lagi masuk akal atau apa, mereka ini dalam rangka sudah serakah," ujar Prabowo
Prabowo mewanti-wanti para 'pengikuti mazhab serakahnomics' bahwa dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah disumpah untuk menjalankan Undang-undang Dasar 1945, serta menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa, berilah saya keberanian untuk menegakkan Undang-undang Dasar 1945," ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung kerugian negara akibat praktik kejahatan ekonomi yang tembus Rp100 triliun per tahun.
"Rp100 triliun tiap tahun, berarti 5 tahun Rp1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa," katanya.
Presiden pun memberi sinyal akan adanya langkah tegas dari pemerintah terhadap praktik ekonomi yang merugikan rakyat dan melanggar hukum.
"Tunggu tanggal mainnya," pungkasnya.
(pta)
