Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui solusi kemacetan Ibu Kota tak cukup hanya mengandalkan TransJakarta, melainkan harus diperluas melalui sistem TransJabodetabek.
Dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), Pramono menjelaskan transportasi antarkota yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah sekitarnya seperti Jawa Barat dan Banten akan diperkuat dengan penambahan 10 rute baru TransJabodetabek. Saat ini, lima rute sudah dibuka, dan lima lainnya akan segera menyusul.
"Urusan transportasi, pemecahan kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan TransJakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan TransJabodetabek. Untuk TransJabodetabek ini wilayah yang bersinggungan langsung dengan Jakarta adalah Jawa Barat dan Banten." kata Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap mobilitas sehari-hari, khususnya bagi jutaan warga dari luar Jakarta yang bekerja di ibu kota.
"Karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik, tidak lagi perorangan. Bagaimana caranya supaya warga di TransJabodetabek, bukan warga Jakarta, mereka bisa dengan senang hati menikmati itu," ujarnya.
Sebagai bentuk insentif, Pemprov DKI akan menggratiskan layanan TransJabodetabek bagi 15 golongan masyarakat, seperti yang saat ini telah berlaku bagi warga Jakarta, termasuk TNI, Polri, ASN, dan kelompok prioritas lainnya. Kebijakan ini juga akan diperluas ke warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan daerah penyangga lainnya.
Namun, untuk membiayai subsidi transportasi lintas wilayah tersebut, Pemprov DKI akan mengambil langkah kenaikan tarif parkir secara bertahap.
"Kalau untuk Jakarta, sekarang ini ada 15 golongan kami gratiskan. Nantinya dengan TransJabodetabek ini, untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan gratiskan. Maka kami pasti parkir akan saya naikkan," tegasnya.
Tak hanya itu, Pramono juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP), sistem jalan berbayar elektronik, jika izin dari pemerintah pusat sudah diberikan. Dana dari ERP sepenuhnya akan dialokasikan untuk mensubsidi transportasi publik, khususnya bagi masyarakat dari luar Jakarta.
"Kalau sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat, ERP kami jalankan. Sehingga dengan begitu orang mau bawa mobil, bawa mobil saja, tapi bayar. Sedangkan bagi warga yang mau naik transportasi publik, 15 golongan, baik di luar Jakarta, gratis," ujarnya.
Menurut Pramono, kemacetan di Jakarta paling parah terjadi pada dua waktu, yakni pagi hari saat sekitar 4,5 juta orang masuk ke Jakarta dan sore hari ketika mereka kembali ke tempat tinggalnya. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja yang berdomisili di daerah sekitar Jabodetabek.
"Kemacetan di Jakarta itu adalah pagi hari ketika kurang lebih 4,5 juta orang masuk ke Jakarta, sore hari ketika mereka kembali ke kediamannya masing-masing. Dan ini sudah tidak bisa ditolak lagi," ujarnya.
Dengan penataan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan kebijakan tarif parkir serta ERP yang progresif, Pemprov DKI menargetkan adanya azas keadilan dan efisiensi mobilitas antarkota.
"Dari mana kemudian subsidi untuk warga di luar Jakarta? Itu tadi, ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta. Maka dengan demikian ada azas keadilan di sana," tuturnya.
(kay/isn)
