Jakarta, CNN Indonesia --
Mahkamah Agung (MA) meminta tambahan anggaran sebesar Rp7.678.177.298.000 (Rp7,6 triliun) dalam rapat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2026 di Komisi III DPR, Rabu (9/7).
Sekretaris MA, Sugiyanto mengatakan usul kenaikan penambahan anggaran untuk MA akan digunakan untuk kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia. Mulai dari gaji pokok, tunjangan, hingga pembangunan rumah dinas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MA telah berupaya mengajukan usulan tambahan melaluai surat MA kepada Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas Nomor 146/KMA/RA1.6/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Usulan Tambahan Anggaran MA tahun 2026 sebesar Rp7,6 triliun," kata Sugiyanto.
Dia mengatakan berdasarkan usulan sementara dari Kemenkeu, MA mendapatkan pagu indikatif anggaran 2026 sebesar Rp10,8 triliun. Menurut dia, jumlah itu turun drastis dari anggaran MA pada 2025 sebesar Rp12,6 triliun.
Oleh karena itu, dia mengusulkan kenaikan anggaran yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional, non operasional, maupun modal. Untuk kebutuhan belanja pegawai, akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan.
Kemudian, untuk belanja non operasional akan dialokasikan untuk honorarium penanganan perkara, bantuan sewa rumah dinas, hingga jaminan kesehatan. Sedangkan, untuk belanja modal, akan digunakan untuk membangun flat rumah dinas dan kendaraan.
"Hal itu juga sejalan dengan komitmen Presiden RI, untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, yang diungkapkan dalam kesempatan laporan tahunan MA, dan pengukuhan hakim beberapa waktu silam," kata Sugiyanto.
Ingatkan janji Prabowo
Sugiyanto dalam rapat itu, lalu meminta izin memutar video berisi pernyataan Prabowo bakal menyejahterakan hakim. Dalam pernyataannya, Prabowo berjanji menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.
"Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen," kata Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengusulkan kenaikan anggaran 2026. MK mendapatkan pagu indikatif pada 2026 sebesar Rp260,8 miliar dari usulan kenaikan pagu indikatif sebesar 523,6 miliar.
"Kami laporkan juga pagu indikatif MK yang disetujui itu 49,82 persen dari usulan Mahkamah sebesar Rp523,6 miliar," kata Sekjen MK Heru Setiawan.
Sedangkan, Sekjen Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar mengusulkan kenaikan pagu indikatif anggaran sebesar Rp277,3 miliar untuk lembaganya. Pada 2026, Arie mengatakan KY hanya mendapat lagu indikatif sebesar Rp82,6 miliar.
Usul kenaikan itu, kata dia, akan digunakan untuk program peningkatan integritas hakim.
"Total kami mengharapkan tambahan anggaran sebesar Rp277,3 miliar," kata Arie.
"Ini dalam pagu indikatif tidak diakomodir sehingga total Kami mohon dapat diberi tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan baik di manajemen maupun di penegakan integritas hakim total sebesar Rp 174,7 miliar," tambahnya.
(fra/thr/fra)
