Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun pada 2026.
Padahal pagu indikatif anggaran 2026 Kementerian PU sudah ditetapkan sebesar Rp70,86 triliun berdasarkan surat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang diterbitkan 15 Mei lalu.
"Sebetulnya untuk anggaran 2026 kami masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun. Di mana Rp68 triliun itu sebagian untuk program teknis sebesar Rp65 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sebesar Rp3,6 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (9/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, Dody merinci tambahan anggaran Rp65 triliun untuk program teknis di antaranya digunakan untuk preservasi jalan dengan anggaran Rp6,03 triliun, pembangunan sekolah rakyat (Rp10 triliun), serta pembangunan infrastruktur swasembada pangan Rp4,92 triliun.
Kemudian kontrak tahun jamak (Rp12,01 triliun, darurat bencana (Rp550 miliar), pengadaan lahan (Rp2,49 triliun), serta program lainnya.
Sedangkan tambahan anggaran Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,84 triliun serta belanja non operasional sebesar Rp760 miliar.
"Kita akan memfokuskan diri pada preservasi jalan, dan juga di dalam irigasi, karena termasuk salah satu tupoksi yang diberikan kepada kami untuk bisa tetap mendukung arahan dari Pak Presiden untuk swasembada pangan," katanya.
Sebelumnya, Dody mengakui bahwa penggunaan anggaran di kementeriannya tidak efesien.
Hal itu ia sampaikan di tengah kasus dugaan korupsi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).
Ketidakefesienan anggaran katanya sesuai dengan yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
"Prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jumat (4/7).
Dody mengatakan anggaran yang tidak efisien tercermin dari kasus dugaan korupsi di BWS Babel. Kebocoran anggaran akibat kasus itu katanya mencapai lebih dari 40 persen.
"Kami juga sedang mencepat proses hukum yang sudah berjalan pada Balai Besar Wilayah Sungai di Bangka Belitung. Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen," katanya.
Dody mengatakan anggaran yang tidak efisien membuat ICOR (Incremental Capital Output Ratio) di Indonesia tinggi. Dody mengatakan pemerintah menargetkan ICOR bisa ditekan ke bawah 6.
"Selain menekan tingkat kebocoran anggaran, yang juga harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur, belanja yang kemudian dibutuhkan. Belanja-belanja yang nantinya bisa dikerjakan oleh swasta, kita semua akan diserahkan kepada swasta untuk mengerjakan. Harapannya cuma satu, ICOR kita bisa turun dari 6," katanya.
(fby/agt)
