Kemenhan Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp184 Triliun di 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meminta tambahan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk 2026 dalam rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Komisi I DPR, Rabu (9/7).

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat yang digelar tertutup. Dengan penambahan itu, Sjafrie menyebut kebutuhan anggaran Kemenhan pada 2026 total mencapai Rp184 triliun.

"Saya tadi bilang kita butuh Rp184 triliun," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Jakarta.

Sjafrie mengaku tak ingat rincian dari total kebutuhan jumlah tersebut. Namun, dia menilai besaran pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar Rp167 triliun belum cukup.

Menurut Sjafrie, jumlah anggaran tersebut tak bisa diukur dengan harga kedaulatan negara. Selain itu, anggaran nantinya juga akan dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit mulai dari tamtama, bintara, maupun perwira.

"Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal untuk menjalin kedaulatan negara," kata Sjafrie.

Dari total kebutuhan itu, dia menyebut setengahnya akan digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan sisanya akan dialokasikan untuk belanja modal termasuk alutsista.

"Memang kita membutuhkan alutsista itu cukup besar. Tapi anggaran yang dialokasikan cukup kecil. Kita tahu belanja pegawai sekarang itu sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk alutsista masih setengahnya," kata dia.

Kemenkeu sebelumnya telah menetapkan anggaran pagu indikatif untuk total 98 lembaga dan kementerian. Dari total jumlah tersebut, Kemenhan tercatat memiliki pagu indikatif terbesar kedua dengan Rp167,4 triliun.

Sedangkan, di posisi pertama ada Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab pada program makan bergizi gratis sebesar Rp217,8 triliun. Di posisi ketiga ada Polri dengan Rp109,6 triliun.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]