Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan sikap partainya untuk mengusulkan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.
Menurut Surya, usulan tersebut merupakan bagian dari gagasan NasDem untuk membangun sistem kepartaian yang lebih selektif dan membuat demokrasi berjalan lebih efektif.
"Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager untuk menaikkan tingkat parliamentary threshold. Karena pertimbangan kita adalah selected party. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami. Selected party itu jelas lebih efektif jalannya demokrasi kita dibandingkan dengan sistem multipartai," kata Surya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (20/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surya mengatakan partainya tetap mengajukan angka 7 persen, meskipun menurut survei, posisi Partai NasDem berada di angka 4 persen.
Ia bahkan menyatakan partainya siap menerima konsekuensi apabila ambang batas tersebut membuat Partai NasDem tidak memperoleh kursi di parlemen.
"NasDem mengusulkan 7 persen, walaupun surveinya NasDem 4 persen. Jadi, NasDem itu mengikhlaskan dirinya kalau dia enggak masuk di parlemen karena parliamentary threshold-nya tinggi. Itulah bagian daripada keinginan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai," ujar Surya.
Meski demikian, Surya menegaskan NasDem tidak memaksakan angka tersebut.
Menurut dia, 7 persen merupakan usulan awal yang tetap terbuka terhadap pembahasan dan pandangan partai politik lain.
"Enggak bersikeras. Usulan pertama 7 persen. Kawan-kawan lain boleh berbicara," katanya.
Surya juga mendorong agar pembahasan RUU Pemilu tidak ditunda hingga tahun depan. Ia menilai, regulasi pemilu merupakan salah satu undang-undang strategis yang perlu mendapatkan prioritas.
"Tapi tahun ini bisa diselesaikan, jauh lebih baik. Kenapa kita harus tunggu tahun depan? Undang-undang Pemilu ini paling strategis sekali untuk menjadi pergumulan kita bersama, untuk mencari pilihan-pilihan yang terbaik untuk lebih menyempurnakan lagi Undang-undang Pemilu yang sudah kita miliki," ujarnya.
Isu ambang batas parlemen belakangan mencuat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono sebelumnya mengatakan adanya pertemuan para ketua umum partai untuk membahas sejumlah poin dalam RUU Pemilu.
Menurut Sugiono, hasil pertemuan antara lain menyepakati perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4 menjadi 5 persen. Namun, Sugiono tak mau mewakili sikap partai-partai lain.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," katanya.
(yoa/gil)
