Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara percaya diri efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran tak akan mengganggu penerimaan negara.
Keyakinan ia dasarkan pada kebijakan serupa yang dilakukan Kemenkeu. Suahasil bahkan mencontohkan Kemenkeu sudah melakukan efisiensi sejak 2020. Menurutnya, pemicu dari efisiensi tersebut adalah pandemi covid-19 yang menyerang Indonesia.
"Ibu/bapak mungkin bisa kita lihat bahwa kalau diingat 2021, 2022, maupun 2023 penerimaan negara kita melebihi target. Jadi, efisiensi (anggaran) ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan, secara administrasi," tegasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (14/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu realisasi penerimaan negara kita sangat tergantung kepada juga kondisi ekonomi global, sektor keuangan global, kondisi ekonomi domestik, dan juga gerak harga komoditas," sambung Suahasil.
Ia mencontohkan rasio belanja dukungan penerimaan terus menurun sejak 2021, yakni dari 1,06 persen, turun ke 0,91 persen, ditekan ke 0,77 persen, sempat naik ke 0,82 persen, dan tahun ini kembali diefisiensikan menjadi 0,33 persen.
Sedangkan realisasi penerimaan negara ia klaim terus naik dari Rp2.011,3 triliun di 2021, tumbuh ke Rp2.635,8 triliun pada 2022, naik ke Rp2.783,9 triliun di 2023, dan mencapai Rp2.850,6 triliun pada 2024 lalu. Sementara itu, target penerimaan negara pada 2025 ini adalah Rp3.004,5 triliun.
"Dan total efisiensi selama 5 tahun terakhir bisa kami sampaikan dengan melakukan ini adalah dari tahun anggaran 2020 sampai 2024, penghematannya kami hitung sekitar Rp2,82 triliun," beber Suahasil.
"Yang juga mendorong efisiensi di Kementerian Keuangan, yaitu terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini. Melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor serta penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien," sambungnya.
Anggaran Kementerian Keuangan pada 2025 seharusnya Rp53,1 triliun. Namun, dipotong Rp8,9 triliun dalam rangka efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita juga lihat bahwa 2025 ini untuk pengelolaan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, maka anggaran Kementerian Keuangan itu adalah sekitar 1,03 persen-nya. Ini juga turun dibandingkan tahun-tahun yang lalu," jelasnya.
"Ini dia value for money yang kami ingin sampaikan dari pengelolaan anggaran di Kementerian Keuangan yang tugasnya adalah mengelola keseluruhan APBN Kita," tutup Suahasil.
(skt/agt)
