Jakarta, CNN Indonesia --
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengembalikan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi lama.
Sikap tersebut berbeda dengan sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendukung wacana untuk merevisi kembali UU KPK.
Prasetyo mengatakan tak ada pembahasan di internal pemerintah untuk merevisi UU KPK, termasuk saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad- pihak pertama yang mengemukakan isu tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," kata Pras usai mengikuti rapat koordinasi pemulihan banjir Sumatra di kompleks parlemen, Rabu (18/2).
Pras tak ambil pusing saat disinggung perihal dukungan Jokowi yang ingin UU KPK dikembalikan ke versi lama. Dia menegaskan wacana revisi UU KPK tak ada hubungannya dengan Jokowi.
"Apa hubungannya nih dengan pak Jokowi? Enggak ada. Belum ada," imbuhnya.
Beberapa waktu terakhir, Jokowi merespons wacana agar UU KPK dikembalikan seperti sebelum revisi.
Usulan tersebut disampaikan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad saat bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara, Jumat (30/1) lalu. Jokowi menyambut baik usulan Abraham Samad tersebut.
Jokowi bahkan mengaku tak terlibat dalam revisi UU KPK pada 2019 lalu. Kala itu, dia mengaku tak ikut meneken hasil revisinya.
"Ya, saya setuju, bagus," jawab Jokowi usai menonton laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2).
(ryn/gil)
