Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merespons keluhan sejumlah guru yang mengaku terbebani pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan guru seharusnya tidak direpotkan dengan urusan teknis pembagian makanan maupun pengelolaan wadah makan (ompreng). Sebab, tugas tersebut telah ditangani petugas khusus di setiap sekolah.
Pernyataan itu menjawab keluhan dari sejumlah guru yang disampaikan dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK). Para guru menilai pelaksanaan MBG menyita waktu belajar mengajar karena mereka ikut menangani distribusi makanan hingga pengumpulan ompreng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudaryono mengatakan BGN terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar pelaksanaan MBG tak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
"Kami terus koordinasi dengan Kementerian Dikdasmen. Ada anggapan bahwa seolah-olah guru itu terganggu jam belajar mengajarnya karena harus mengurusi ompreng, itu seharusnya tidak," ucap Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Menurut dia, setiap sekolah telah memiliki dua petugas penanggung jawab (PIC) yang mendapat insentif dari BGN untuk membantu proses distribusi makanan bergizi gratis di setiap kelas.
"Di setiap sekolah ada PIC yang kemudian ada insentif dari kami untuk membantu proses distribusi Makan Bergizi Gratis ini di kelas-kelas. Ada PIC-nya dua orang," ujarnya.
Sudaryono menjelaskan peran guru dalam program MBG lebih diarahkan pada pendampingan dan edukasi kepada siswa saat makan bersama, bukan menangani aspek teknis distribusi makanan.
"Guru ini tugas tambahannya adalah ikut menyertai makan bersama murid-muridnya dalam rangka edukasi kepada siswa di kelas. Sudah cuci tangankah, antre mengambil ompreng, duduk, berdoa, makan dengan baik, dijelaskan kandungan gizinya, termasuk dimakan sebelum jam berapanya," katanya.
Ia menambahkan guru juga diminta mengingatkan siswa agar makanan MBG tidak dibawa pulang. Menurut Sudaryono, langkah itu merupakan bagian dari upaya mencegah kasus keracunan makanan.
"Manakala nanti ada yang membawa pulang maka kita beri anjuran jangan dibawa pulang, takutnya menjadi penyebab kasus keracunan," imbuhnya.
BGN juga masih menemukan laporan bahwa sebagian siswa membawa pulang makanan MBG, lalu mengonsumsinya beberapa jam kemudian ketika kualitas makanan sudah menurun.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut berpotensi memicu keluhan kesehatan yang kemudian dikaitkan dengan program MBG.
"Di banyak tempat misalnya ada yang membawa pulang. Karena dimakan di rumah sudah rusak, kemudian sakit perut misalnya, lalu berobat ke puskesmas. Setelah itu cerita ke temannya, akhirnya ramai-ramai datang ke puskesmas untuk mengecek apakah keracunan atau tidak. Sehingga kelihatannya yang datang ke puskesmas itu banyak," tutur Sudaryono.
(del/pta)
