Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap penyebab munculnya fenomena antrean panjang BBM bersubsidi di semua SPBU di Kota Makassar dan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan fenomena antrean BBM di Sulses dipicu kenaikan harga BBM nonsubsidi sehingga permintaan akan BBM subsidi yakni Pertalite, meningkat.
"Setelah kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo itu ada kenaikan permintaan masyarakat untuk BBM subsidi secara bertahap. Awalnya cuma dua persen dari kondisi normal. Sekarang Pertalite itu kenaikannya bisa mencapai 11 persen secara nasional," ucap Wahyudi di SPBU 74.902.32 Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Minggu (13/9) dikutip Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia tidak memungkiri kenaikan harga BBM nonsubsidi ikut berpengaruh pada konsumsi masyarakat yang semula menggunakan Pertamax dan lainnya, yang kemudian belakangan beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.
BPH Migas memastikan ketahanan BBM tersedia hingga 14 hari ke depan, bahkan diintervensi dengan penambahan stok. Wahyudi mengatakan pihaknya berkordinasi dengan pemda dan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi fenomena antrean panjang BBM di Sulses.
BPH Migas turut mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menerapkan regulasi-regulasi dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tidak terjadi kebocoran maupun salah sasaran penerima.
Regulasi tersebut antara lain penerapan pembelian BBM di SPBU dengan sistem ganjil dan genap plat kendaraan. Selain itu, ada aturan mengenai batas maksimal pembelian yaitu kendaraan roda dua maksimal membeli Rp50 ribu dan roda empat maksimal Rp300 ribu. Berbagai aturan itu dinilainya mampu mengurai antrean panjang pembelian BBM di SPBU.
"Contohnya, pembelian BBM, kalau tanggalnya (hari ini) ganjil adalah plat nomor ganjil. Nanti kalau genap besok. Tadi, kita sudah dialog dengan masyarakat, ternyata ojol, grab saja, butuh lima liter untuk dipakai dua hari," ucapnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengungkap penyebab fenomena antrean panjang di SPBU di Kota Makassar, yang mengular hingga ke badan jalan beberapa bulan terakhir.
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom mengatakan antrean yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan dari sektor pariwisata dan logistik.
"Untuk kasus antrean yang terjadi dalam 2-3 bulan terakhir, memang ditengarai oleh banyak faktor. Kenaikan demand dari sektor-sektor pariwisata, logistik, itu juga memiliki peranan yang cukup besar," kata Rainier, usai rapat bersama DPRD Sulsel, Rabu (9/9).
Rainier menyebut kondisi antrean tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok. Pertamina memastikan penyaluran Pertalite dan LPG di wilayah Kota Makassar tetap berjalan.
"Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," ujarnya.
Pertamina mengetahui beberapa hari terakhir antrean kendaraan terjadi hingga dini hari. Rainier menilai kondisi tersebut dinilai tidak wajar. Pertamina menduga antrean panjang di SPBU lantaran masyarakat terpengaruh isu kenaikan harga BBM dan LPG.
"Sampai tadi malam saja di SPBU kami jam 02.00 pagi sampai jam 03.00 pagi itu masih ada antrean, dan itu tidak wajar," ungkapnya.
Untuk mengurai antrean, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah. Beberapa SPBU akan mendapat penambahan jam operasional. Perusahaan juga meminta dukungan aparat penegak hukum (APH) dan Dinas Perhubungan setempat untuk mengatur kendaraan yang mengantre hingga keluar area SPBU.
"Kami butuh support dari pengawasan APH, dari Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU, karena ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," katanya.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika mengatakan seluruh anggota dewan Sulsel akan turun ke dapil masing-masing untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG subsidi.
"Jaminan dari Pertamina, stok untuk BBM dan LPG itu yang bersubsidi cenderung aman. Tapi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan stok ini bisa benar-benar tepat sasaran dan digunakan oleh yang memang membutuhkan," kata Cicu sapaan akrabnya.
(pta)
