Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 197 trayek angkutan laut baik pelayaran perintis hingga trayek kewajiban pelayanan publik (public service obligation/ PSO) kapal penumpang kelas ekonomi pada 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub Lollan Panjaitan mengatakan ratusan trayek itu terbagi atas 107 trayek pelayaran perintis penumpang, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyelenggarakan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dan pelayaran perintis dengan cakupan yang luas di 2026," ujar Lollan seperti dikutip Antara, Kamis (1/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lollan menerangkan pelaksanaan angkutan laut itu dilakukan dengan mekanisme penugasan BUMN dan perusahaan angkutan laut nasional melalui proses pemilihan penyedia jasa lainnya.
Ditjen Hubla sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis dan Penyelenggaraan PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keberlanjutan layanan transportasi laut, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Penandatangan itu menjadi langkah strategis untuk mencegah kekosongan layanan, khususnya dalam mendukung mobilisasi masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, distribusi barang pokok ke wilayah 3TP, hingga distribusi ternak ke daerah sentra konsumsi.
Selain pelayaran perintis, pemerintah juga memberikan subsidi PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.
"Pemerintah hadir melalui skema PSO untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok tanah air mendapatkan layanan angkutan laut yang aman, selamat dan terjangkau," terangnya.
Karenanya, ia berpesan kepada seluruh operator pelaksana agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
"Saya meminta seluruh operator memberikan pelayanan yang prima, efektif, dan efisien dengan tetap mengutamakan keselamatan, serta terus berkolaborasi untuk mengoptimalkan layanan transportasi laut bagi masyarakat Indonesia," katanya.
Pelayaran perintis dan PSO sendiri merupakan amanat undang-undang Pelayaran sekaligus instrumen penting pemerataan pembangunan nasional yang harus dijalankan secara konsisten untuk menjamin konektivitas antarwilayah dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat.
Saat ini, pemerintah menyelenggarakan berbagai jenis pelayaran perintis, mulai dari angkutan penumpang, angkutan barang Tol Laut, angkutan khusus ternak, hingga kapal rede di perairan pelabuhan.
(sfr)
