Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut gembira keputusan Mahkamah Agung negaranya yang secara resmi membatasi kekuasaan hakim-hakim federal yang bertindak sendiri dalam memblokir tindakan-tindakan eksekutif.
Keputusan ini membatasi kewenangan pengadilan tingkat rendah yang selama berbulan-bulan telah menghambat agenda Trump.
"Kemenangan besar, bukan? Ini adalah keputusan besar," ujar Trump dari Gedung Putih, AS, seperti dilansir CNN, Jumat (27/6) malam WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump juga menyebut putusan terkait kewarganegaraan berdasarkan kelahiran sebagai "keputusan yang luar biasa, yang membuat kami sangat bahagia."
Trump, yang didampingi oleh Jaksa Agung Pam Bondi dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche, menyatakan bahwa putusan ini adalah "kemenangan bagi Konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum."
Ia menambahkan, putusan tersebut membatalkan "penggunaan berlebihan perintah penahanan nasional untuk mengganggu fungsi normal cabang eksekutif."
Dalam keputusan 6-3 yang berasal dari upaya Trump untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan keturunan, pengadilan mengatakan bahwa perintah nasional yang dikeluarkan hakim pengadilan yang lebih rendah "kemungkinan besar melebihi kewenangan yang adil yang diberikan kongres kepada pengadilan federal."
Keputusan Mahkamah Agung AS yang membatasi perintah penahanan nasional akan memiliki konsekuensi luas bagi masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, bahkan jika perintah terkait kewarganegaraan berdasarkan kelahiran pada akhirnya tidak diberlakukan.
Sejak awal, isu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran telah saling terkait dengan perintah eksekutif Trump dalam banding di pengadilan. Namun, kasus ini juga mengangkat pertanyaan mendasar tentang kekuatan pengadilan untuk menunda agenda presiden saat mereka mempertimbangkan tantangan terhadap kebijakannya.
Mahkamah Agung AS sebagian besar mengabaikan isu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, menyerahkannya kepada pengadilan yang lebih rendah untuk menilainya. Fokus utamanya adalah menghilangkan alat yang telah digunakan oleh kelompok konservatif maupun liberal untuk menghentikan kebijakan dari presiden dari kedua partai: perintah penahanan nasional, atau yang biasa disebut universal injunction.
Bagi Trump, ini berarti lawan-lawannya harus melalui rintangan tambahan untuk mencoba menghentikan kebijakannya secara nasional. Meskipun tidak akan menjadi hal yang mustahil, upaya tersebut akan jauh lebih sulit.
Mahkamah Agung AS dengan hati-hati menyatakan bahwa pihak-pihak masih dapat mencari bantuan nasional untuk menangguhkan suatu kebijakan jika itu diperlukan untuk mengatasi kerugian mereka. Ini adalah argumen yang persis diajukan oleh hampir dua lusin negara bagian Demokrat yang menentang kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan meskipun pengadilan tidak secara langsung menanganinya, mereka memberikan ruang yang luas bagi negara bagian untuk mengajukan klaim tersebut lagi.
Dalam pidatonya, Presiden Donald Trump secara khusus memuji Hakim Mahkamah Agung Amy Coney Barrett menyusul keputusan Mahkamah Agung hari ini. Pujian ini menjadi bentuk dukungan publik yang mencolok setelah ia secara pribadi sempat mengeluh tentang Barrett dan hakim-hakim lain yang ia tunjuk selama masa jabatan pertamanya.
"Saya sangat menghormatinya. Saya selalu begitu. Dan keputusannya hari ini ditulis dengan cemerlang - dari semua laporan," kata presiden kepada wartawan ketika ditanya tentang kritik terhadap Barrett dari beberapa pendukungnya.
Hari ini, Barrett menulis opini mayoritas untuk putusan penting yang memihak Trump dalam kasus yang menentang perintah eksekutifnya yang bertujuan mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.
"Hakim Barrett dengan tepat menyatakan bahwa pengadilan distrik tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah penahanan nasional atau universal," kata Trump dalam sambutannya di ruang pers Gedung Putih.
(wiw)
